SIDOARJO | MMCNEWS – Komisi D DPRD Sidoarjo memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) serta 11 kepala sekolah untuk membahas polemik kelebihan pagu penerimaan siswa baru pada SPMB tahun ini di sejumlah SD negeri. Dua sekolah yang paling menjadi sorotan adalah SDN Candipari II dan SDN Kesambi.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, menegaskan bahwa persoalan ini sudah menemukan titik solusi. Menurutnya, masalah tersebut murni akibat kesalahan sistem dalam proses penerimaan siswa baru.
“Kalau SDN sampai penuh, artinya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri sudah kembali naik,” ujarnya usai hearing, Kamis (21/8/2025).
Meski demikian, Dhamroni menilai telah terjadi kelalaian dari pihak sekolah yang kurang memahami aturan teknis penerimaan siswa baru. Menurutnya, kepala sekolah seharusnya mampu memprediksi potensi kelebihan siswa sejak awal, dengan menyesuaikan jumlah rombongan belajar (rombel) terhadap animo masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya pendampingan orang tua serta program trauma healing bagi siswa yang dipindahkan, agar tidak merasa dikucilkan.
Sementara itu, Kepala Dispendikbud Sidoarjo, Tirto Adi, menyampaikan bahwa terdapat 11 sekolah yang mengalami kelebihan pagu, dengan total 48 siswa terdampak.
“Dari jumlah tersebut, SDN Candipari II tercatat paling banyak dengan 14 siswa, disusul SDN Kesambi dengan 12 siswa. Sisanya tersebar di beberapa sekolah lainnya,” jelas Tirto.
Ia menambahkan, sebenarnya sekolah diberi kesempatan untuk mengajukan penambahan rombel satu bulan setelah pelaksanaan SPMB (Seleksi Penerimaan Murid Baru). Namun, hal itu tidak dilakukan oleh sebagian sekolah.
“Ke depan, kami akan memperkuat sosialisasi agar kepala sekolah memahami prosedur dan aturan yang berlaku. Untuk sanksi, teguran lisan sudah kami berikan, dan selanjutnya akan kami keluarkan peringatan tertulis,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt Kepala SDN Kesambi, Nafi, menyampaikan bahwa dirinya baru menjabat per Agustus 2025. Meski begitu, ia tetap berusaha menyelesaikan permasalahan yang ditinggalkan oleh kepala sekolah sebelumnya.
“Pada dasarnya, kami para kepala sekolah sudah mendapat imbauan dari dinas untuk mengajukan pagu penerimaan murid baru. Namun, di Desa Kesambi hanya ada satu SD negeri, sehingga animo masyarakat untuk mendaftar sangat tinggi,” terang Nafi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Nafi terus menjalin komunikasi dengan pihak Dinas, stakeholder, dan kepala desa setempat.
“Alhamdulillah, seluruh wali murid tetap percaya pada kami. Masalah ini bisa terselesaikan berkat kerja sama dan dukungan dari para kepala sekolah lain,” imbuhnya.
Adapun data 12 siswa yang melebihi pagu di SDN Kesambi telah diarahkan ke sekolah dasar terdekat, antara lain:
- 6 siswa ke SDN Kebakalan,
- 3 siswa ke SDN Juwet Kenongo,
- 1 siswa ke SDN Gedang II,
- 1 siswa ke MI Sunan Ampel,
- 1 siswa lainnya belum cukup umur dan disarankan untuk mendaftar tahun depan. (Sis)
