Kasus ini langsung mendapat sorotan dari Anggota DPRD Bojonegoro, Moch. Choirul Anam. Ia menilai pelaksanaan MBG kurang memperhatikan aspek keamanan dan koordinasi.
“Program ini memang dari pemerintah pusat, tapi mestinya tetap koordinasi dengan pemerintah daerah. Kalau tidak melibatkan daerah, lalu ketika ada kejadian seperti ini siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Anam menambahkan, pemerintah harus segera mengevaluasi pelaksanaan MBG di Bojonegoro agar kejadian serupa tidak terus berulang. Menurutnya, program yang seharusnya meningkatkan gizi siswa malah menimbulkan masalah kesehatan.
Hingga berita ini ditayangkan, korban diare akibat dugaan keracunan MBG masih terus berdatangan ke Puskesmas Kedungadem.
Petugas medis berjibaku memberikan perawatan, sementara pihak sekolah dan keluarga korban masih menunggu kepastian hasil uji laboratorium makanan.
Program MBG yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi anak sekolah, kini kembali menuai kritik keras. Alih-alih membawa manfaat, justru muncul pertanyaan besar soal kualitas, pengawasan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya.
