Eriksen melanjutkan, pihaknya juga optimistis terhadap kesiapan Indonesia dalam memimpin agenda perdagangan karbon berintegritas tinggi di tingkat global.
“Kami meyakini bahwa program pertama ini dapat menunjukkan bahwa Indonesia siap untuk inisiatif semacam ini dan memiliki kapasitas untuk memperluas skalanya. Hal ini akan memberikan sinyal kuat bagi sektor swasta maupun pemerintah lainnya yang ingin meningkatkan keterlibatannya dalam kerangka _Article 6 Paris Agreement_,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi menegaskan, bersama Pemerintah, pihaknya terus mendorong pengembangan investasi hijau yang berkontribusi langsung terhadap keberlanjutan lingkungan.
“Perubahan iklim adalah persoalan global, yang membutuhkan kerja sama dan solusi kolektif dari seluruh dunia. Kesepakatan ini menjadi langkah konkret PLN dan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi bencana iklim yang semakin nyata,” ucap Evy.
“Melalui kemitraan dengan GGGI yang mewakili Norwegia, PLN tidak hanya menyiapkan transaksi karbon bilateral pertama di dunia, tetapi juga meletakkan dasar bagi skema _carbon financing_ pertama dan terbesar untuk proyek energi terbarukan di Indonesia. Ini adalah bukti nyata bahwa transisi energi berkeadilan dapat diwujudkan melalui kolaborasi global yang terukur dan transparan,” papar Evy.
Penandatanganan ini sekaligus memperkenalkan skema _Generation-Based Incentive_ (GBI) untuk mendukung pencapaian _Nationally Determined Contributions_ (NDC) Indonesia dalam pengurangan emisi, pengembangan EBT, serta pengurangan ketergantungan pada batubara. Dokumen kerja sama ini menjadi dasar _Mitigation Outcome Purchase Agreement_ (MOPA) untuk pembelian _Internationally Transferred Mitigation Options_ (ITMOs) yang saat ini tengah disusun. (@dex)
