Bojonegoro – Di Pimpin Ketua Komisi D Imam Solikin dengan di Dampingi Sukur Prianto. Komisi D DPRD Bojonegoro Menggelar Rapat Kerja Dengar Pendapat dengan BBWS bertempat di Ruang Komisi D Jln Veteran Bojonegoro, Jawa Timur. Senin (18/05/2026).
Dalam rapat tersebut Komisi D menyoroti lambatnya proses penerbitan rekomendasi teknis yang dinilai mempengaruhi percepatan pelaksanaan sejumlah proyek pengairan di Kabupaten Bojonegoro.
Turut hadir anggota komisi DPRD Bojonegoro diantaranya M. Suparno, Ahmad sofiyudin, Wawan Kurnianto, Hendrik Afrianto, M. Anis Mustafa serta Faisal Rozi sementara dari Dinas PU SDA Kabupaten Bojonegoro hadir Retno Wulandari, Bungku Susilowati tersebut membahas progres pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pengairan yang sebagian masih menunggu proses administrasi dan penerbitan recount text dari BBWS.
Komisi D menyebut, dari total 129 paket pekerjaan yang direncanakan sebanyak 89 paket telah berjalan sedangkan sisanya masih dalam proses perizinan
Ketua komisi DPRD Bojonegoro Imam Solikin menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur pengairan merupakan program penting yang mendukung pengendalian banjir pengelolaan air serta kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah menurutnya DPRD Bojonegoro.
Pihaknya berharap proses penerbitan dapat berjalan lebih optimal sehingga pelaksanaan pembangunan di daerah bisa segera terealisasi sesuai perencanaan. Dengan anggaran lebih dari 204 miliar rupiah yang tersebar dalam berbagai titik pekerjaan.
“Kami berharap seluruh tahapan administrasi dan perizinan dapat segera selesai agar pekerjaan bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
ia menambahkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program pembangunan berjalan tepat waktu pada prinsipnya kondisi di lapangan memungkinkan untuk dilaksanakan.
“Harapannya proses recount text bisa segera tuntas sehingga pembangunan dapat dilanjutkan sesuai kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Selain membahas progres proyek pengairan komisi D DPRD Bojonegoro juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola air secara menyeluruh termasuk normalisasi Sungai. Pengembangan area resapan serta penyusunan master plan penanganan banjir.
Sedangkan, Wakil ketua komisi DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto menilai pengelolaan air perlu dilakukan secara terintegrasi guna mengantisipasi peningkatan debit air saat musim hujan.
“Hari ini kami mendorong agar tata kelola air di Kabupaten Bojonegoro dapat semakin baik. Penguatan normalisasi sungai dan titik resapan air menjadi bagian penting dalam mendukung penanganan banjir,” ujarnya.
DPRD Bojonegoro juga mendorong adanya perhatian terhadap kondisi daerah aliran sungai dan Bengawan Solo yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. “Persoalan di sepanjang DAS Bengawan Solo juga menjadi perhatian bersama dan diharapkan ke depan ada formulasi penanganan yang lebih komprehensif, ” Pungkasnya.
Sekedar informasi rapat yang di gelar agar dapat menjadikan bahan evaluasi dan menjadi pendorong mempercepat penanganan.
