Boven Digoel, Mmcnews – Dalam sebuah pernyataan resmi, Komunitas Wartawan Daerah (KWD) Provinsi Papua Selatan menegaskan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang membatasi kerja jurnalis dalam melakukan investigasi.
Ketua sementara KWD Papua Selatan, Emanuel Riberu, menyoroti bahwa RUU tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan Pers yang merupakan pijakan utama dalam praktik jurnalisme.
“Investigasi adalah nadi dari jurnalisme yang sehat, dan pembatasan terhadapnya akan merusak integritas Pers,” ungkapnya.
Sementara itu, wartawan senior Papua Selatan, Hendrikus Petrus Resi, juga angkat suara mengecam RUU Penyiaran yang saat ini dibahas di DPR RI. Pasal-pasal di dalamnya dinilai kontroversial karena dapat menghambat kebebasan berekspresi dan mengurangi kontrol terhadap pemerintah dan swasta.
“Kehadiran Pers sebagai pilar demokrasi harus dijaga, bukan dibatasi,” sambungnya.
Dalam menanggapi hal ini, KWD Papua Selatan mendorong untuk revisi RUU tersebut agar tidak merugikan kebebasan Pers. KWD Papua Selatan juga menyoroti bahwa pembatasan terhadap media dalam menyiarkan konten investigasi tidaklah berdasar, dan dapat mengakibatkan kebingungan dalam penyelesaian sengketa jurnalistik.
Selain itu, kekhawatiran juga muncul terhadap motif di balik upaya pembatasan kebebasan Pers, yang dianggap telah berlangsung sejak lama. Pernyataan ini menjadi sorotan karena menegaskan pentingnya menjaga kebebasan Pers sebagai pondasi utama dalam menjaga demokrasi dan akuntabilitas publik. [Linthon]
