Bojonegoro – Dengan Membawa Tema “Hajar Serangan Fajar” Road Show Anti Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menggelar Penyuluhan dengan Berbagai Komunitas di Bojonegoro dengan Take Line “Temu Komunitas Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi” bertempat di Pendopo Malowopati Jln Mas Tumapel Bojonegoro, Jawa Timur. Sabtu (08/06/2024).
Acara yang di mulai pada pukul 09:30 itu menghadirkan Aida Rahma Zulaikah, Dahkelan salaku kordinator FITRA jawa Timur dan Pernah Jabat Sebagai Spesial Data Analatik Advokasi Anggaran 2018 – 2023 serta Kepala Satuan Tugas Lembaga Sertifikasi KPK, M. Rofie Hariyanto.
Sebelum acara di mulai para peserta yang berasal dari komunitas, organisasi, mahasiswa, jurnalis dan para budayawan Bojonegoro itu di suguhi teatrikal pantomim yang memperagakan seorang demang yang berkolaborasi dengan kolonial belanda untuk mengambil hak dari pekerja/petani kopi.
Ghofur salah seorang Pantomim yang ber home base di Gg. Modin. 1 No.41a, Kauman, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, menceritakan, bahwa peranya sebagai demang bekerja sama dengan belanda yang diperankan oleh Ponco. Sebelumnya Belanda tersebut sudah keliling nusantara bahkan mengarungi samudra dan akhirnya berlabuh ke tanah jawa.
“Hanya pulau Jawa yang indah di mata Bapak Belanda ini. Dia memiliki keinginan atau mendapatkan uang dengan bekerja sama dengan saya selaku demang,” jelasnya.
Dengan membuka lahan pertanian kopi lanjut Ghofur, dan memperkejakan sepasang petani untuk menanam kopi. Dan pekerja tersebut yang gaji dari tokoh belanda itu. Dari situlah Ki Demang mengambil untung dengan cara mengurangi gaji atau mengambil hak dari petani.
Ghofur menggambarkan, bahwa korupsi itu tidak hanya dilakukan oleh para pemangku kebijakan atau para oknum pejabat yang diatas. Akan tetapi kategori korupsi bisa berbentuk mengurangi atau mengambil hak orang lain.
“Upah untuk pekerja saya ambil dulu sebelum saya bagikan ke pekerja. Setelah saya ambil, yang seharusnya gaji tersebut diterima penuh, saya kurangi untuk saya sendiri. Namun akhirnya petani tersebut protes lantas terjadi pertengkaran hebat hingga berujung perkelahian,” pungkasnya.
Usai pertunjukan pantomim, Dahkelan Kordinator Fitra Jawa Timur menyebutkan bahwa dari hasil riset yang dilakukan, Bojonegoro menunjukkan trend positif dalam pengelolaan anggaran dan transparansi anggaraan. Hal itu ia kemukakan berdasar dari Pemerintah yang sudah menyediakan websit yang bisa di akses. (Bersambung Ke hal 2)
Selain itu, dari penelusuranya Pemerintah Bojonegoro dalam hal transparansi sudah merinci penggunaan anggaran di banding daerah atau kota yang lain yang hanya secara singkat.
“Dalam hal transparansi Pemkab Bojonegoro sangat bagus. Dikarenakan di dalam penggunaan anggaran secara rinci tertulis di Website, di banding kota lain yang hanya memberi informasi anggaran secara singkat,” ungkap pria asal Kota Tuak Tuban itu.
Sementara itu M. Rofie Hariyanto selaku Satuan Tugas Sertifikasi KPK memaparkan, ujung tombak pemberantasan korupsi itu berdasar undang – undang. Korupsi juga tentang karakter maka dari itu, mari kita semua membangun peradaban untuk menuju jalur kenabian. Selain itu dengan menjadikan kita aktif di dalam penyuluhan anti korupsi. Bahkan M Rofie menyebut, Indonesia dengan kekayaan dan sumber daya alam yang luar biasa tidak akan bisa habis potensinya.
“Bahwa Indonesia potensi kekayaan itu sangat luar biasa,” ungkap M Rofie Hariyanto.
Lebih lanjut, M Rofie menjelaskan, ia menganalogikan Indonesia adalah negara besar yang setara dengan lima negara di eropa. Bahkan secara garis besar peta Indonesia kalau di bisa menutupi luas negara adi kuasa Amerika Serikat. Maka mari kita semua jaga kekayaan dan sumber daya agar bermanfaat untuk masyarakat.
“Dengan turut aktif mengontrol penggunaan anggaran. Karena sesuai amanat undang undang masyarakat harus terlibat dalam mengawasi penggunaan dan keperuntukanya. Apalagi dengan adanya keterbukaan di Bojonegoro. Kalian tinggal klik bojonegoro.go.id ada tuh data APBD kalau lihat. Bahkan kalau mau lihat keuangan secara rinci dijelaskan berapa pajak daerahnya, dan untuk apa,” ujarnya.
“Karena kalau bicara korupsi kita harus tahu dulu data dan mempelajari,” imbuhnya.
Menurut M Rofie korupsi itu kejahatan sempurna, kenapa bisa disebut demikian, M Rofie beralasan karena bisa melibatkan Legislatif, Eksekutif bahkan bisa ke Yudikatif serta penegak hukum dan itulah fakta yang terjadi. Fakta yang kedua bisa melibatkan keluarga. Dalam rencananya bisa berunding di kamar tidur. (Ke halaman 3).
Pihaknya berpesan, bahwa sesuai amanat UU 30 Tahun 2019 pasal 1 mengatakan, pemberantasan korupsi adalah upaya mencegah dan memberantas. Makanya dari atas kita selalu mengingatkan pencegahan korupsi dengan keterlibatan masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran.
“Ada 3 strategi mencegah korupsi, membuat takut korupsi dengan cara menindak tegas, dengan sistem pencegahan dan dengan pendidikan,” pesan M Rofie.
“Dan lebih penting lagi, tidak semua kasus korupsi bisa di tangani oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). KPK secara aturan hanya bisa menangani kasus besar yang melibatkan para oknum pejabat,” tegas M Rofie menambahkan.
Sebelumnya, Direktur Jejaring Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaiha saat sosialisasi antikorupsi. Pihaknya menyampaikan ada banyak alat ukur yang telah dilakukan untuk mengukur potensi korupsi di suatu lembaga maupun daerah. Seperti Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Survei Penilaian Integritas (SPI). Alat ukur ini menjadi bagian penting saat menjalankan program kepemerintahan dalam pelayanan publik agar mendapatkan output tidak korupsi.
Hasil SPI ini adalah survei yang menilai tingkat risiko dalam pemerintah daerah. Hal ini diwujudkan untuk meningkatkan kesadaran yang diukur dalam beberapa dimensi. Yakni mulai dari transparansi integritas dalam menjalankan tugas, pengelolaan anggaran, maupun sosialisasi antikorupsi.
“Penyebab korupsi sering terjadi karena melakukan pembenaran apa yang telah dilakukan. Selain itu karena ada kesempatan dan kapabilitas untuk melakukannya,” tegasnya.
Ia berpesan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu mulai mempelajari konflik kepentingan dalam pemerintahan. Selain itu ada beberapa kunci agar tidak terlibat konflik kepentingan dan korupsi. Yakni melakukan deklarasi saat menduduki jabatan baru bahwa jabatan yang didapat tidak terlibat dalam konflik kepentingan. Cara lain dengan menjadi pimpinan teladan dengan memenuhi kode etik dan tidak terlibat dalam praktik korupsi. Sebab netralitas ASN penting.
Perlu diketahui, Usai acara dilanjutkan deklarasi komunitas cegah korupsi. Tampak di lokasi selain Bus KPK, berbagai stand pameran dengan fitur edukasi, layanan kegawatdaruratan RSUD Sosodoro Djatikoesoemo, layanan pemeriksaan kesehatan gratis RSUD Padangan, layanan kependudukan desa/kelurahan dari Disdukcapil, Layanan Pendampingan dan Konsultasi Perizinan Berusaha (LaDa KoPi) dari DPMPTSP.
Selain itu, juga ada Jelajah Perpustakaan Membangun Budaya Literasi oleh Dispusip Kabupaten Bojonegoro, donor darah dan beberapa stand pameran dari stakeholder lainnya seperti PD. BPR. (Ke halaman 4).
Berikut 12 kota/kabupaten rute Roadshow Bus KPK di antaranya Bangkalan (30 Mei-2 Juni), Bojonegoro (6-9 Juni), Surabaya (13-16 Juni), Brebes (27-30 Juni). Berlanjut ke Wonosobo (4-7 Juli), Semarang (11-14 Juli). Selanjutnya ke Cianjur (25-28 Juli), Bandung Barat (1-4 Agustus). Rute jelajah selanjutnya yaitu Bandung (8-11 Agustus), Lebak (23-25 Agustus), Pandeglang (29 Agustus-1 September), dan rute terakhir yaitu di Serang (5-8 September). (Red/Dik).
