“Misalnya dalam hal charging station. Ya karena ini Indonesia, kita yang harusnya menentukan jenis colokan listrik charging station kita seperti apa. Biar global yang ngikutin kita, kalau mereka gak bisa ya tidak usah isi listrik di Indonesia,” tambah Erick.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan saat ini PLN mendorong penggunaan pembangkit listrik yang bahan bakarnya berbasis kekuatan dalam negeri. Pengembangan pembangkit yang selama ini berbasis pada bahan baku fosil ke depan akan diubah oleh PLN menjadi berbasis energi baru terbarukan.
“Ini kekuatan domestik kita. Indonesia dianugerahi sinar matahari yang luar biasa baik, juga banyaknya sungai di Indonesia yang bisa dimanfaatkan arusnya untuk menjalankan pembangkit,” ujar Darmawan.
Rencana pembangunan ini tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang disebut sebagai RUPTL Hijau. Pada RUPTL tersebut, PLN berupaya meningkatkan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) menjadi 29 gigawatt (GW) pada 2030.
“Tahun ini saja kami mentargetkan penambahan kapasitas terpasang pembangkit EBT sebanyak 648 MW yang berasal dari tenaga surya, air, panas bumi maupun angin,” ujar Darmawan.
Lebih detail, akan ada pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang beroperasi sebesar 108 MW dan tambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas 53 MW. Untuk pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) bakal bertambah 154 MW dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 287 MW. Selain itu, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) sebesar 2 MW dan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) sebesar 43 MW.
Dengan meningkatnya pembangkit EBT beroperasi maka secara multiplier effect negara bisa melepas ketergantungan atas impor BBM. Karena, dalam rencana perusahaan kata Darmawan, PLN juga akan mengkonversi PLTD yang saat ini masih beroperasi dengan pembangkit EBT. (hms/503m)
