Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Bojonegoro Menggelar Rapat Paripurna terkait Penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap Raperda tentang APBD TA. 2027, dan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi atas Nota Penjelasan Bupati. Bertempat di Gedung Paripurna Jln Veteran Bojonegoro Jawa Timur. Rabu (21/10/2026).
Dalam forum yang berlangsung untuk umum itu, Fraksi PAN Bintang Nurani Rakyat (BNR) DPRD Kabupaten Bojonegoro menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027.
Melalui juru bicaranya Moch Choirul Anam, Fraksi PAN/BNR mengungkapkan, dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan pelayanan kesehatan, penanganan kekeringan, hingga pemerataan akses beasiswa menjadi perhatian fraksi dalam pandangan umumnya.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PAN BNR mengapresiasi estimasi kenaikan pendapatan daerah, terutama dari sektor PAD yang dinilai mengalami peningkatan cukup progresif. Namun, fraksi mengingatkan agar upaya meningkatkan PAD tidak justru membebani masyarakat.
Menurut Fraksi PAN BNR, peningkatan PAD perlu diupayakan melalui ekstensifikasi atau perluasan objek pajak baru yang potensial, sehingga penerimaan daerah dapat bertambah tanpa menambah beban masyarakat secara berlebihan.
Fraksi PAN BNR juga mencermati kenaikan PAD tersebut banyak ditopang oleh pendapatan rumah sakit umum daerah (RSUD) di Kabupaten Bojonegoro. Karena itu, peningkatan pendapatan harus berjalan beriringan dengan perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Fraksi meminta seluruh RSUD tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pendapatan, tetapi juga mengutamakan keramahan, kenyamanan dan kualitas pelayanan bagi setiap pasien tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun kelas perawatan.
Sorotan serupa disampaikan terhadap pelayanan kesehatan yang didukung program Universal Health Coverage (UHC). Dengan pembayaran premi yang setiap tahun mencapai lebih dari Rp200 miliar, Fraksi PAN BNR menilai anggaran tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Puskesmas dan seluruh RSUD di Bojonegoro diminta memberikan pelayanan terbaik, ramah, dan adil kepada seluruh pasien. Fraksi menegaskan masyarakat berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi.
Selain sektor kesehatan, Fraksi PAN BNR mendorong optimalisasi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD). Penyertaan modal yang telah diberikan pemerintah daerah harus dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kinerja perusahaan, memperkuat kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Fraksi juga menyoroti proses seleksi direksi dan komisaris BUMD. Pengisian jabatan tersebut diharapkan mengutamakan sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam terhadap perusahaan, sehingga mampu bekerja secara optimal dan berkontribusi terhadap kemajuan BUMD.
Di sisi lain, Fraksi PAN BNR meminta Pemerintah Kabupaten Bojonegoro aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait Transfer ke Daerah (TKD), terutama Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih kurang salur. Fraksi berharap kekurangan penyaluran DBH tersebut dapat dibayarkan pada 2027 agar kapasitas fiskal daerah tetap terjaga.
Dalam aspek belanja daerah, penanganan kekeringan menjadi salah satu perhatian utama Fraksi PAN BNR. Pemerintah kabupaten diminta kembali mengalokasikan anggaran pembangunan sumur bor, baik untuk mendukung program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) maupun memenuhi kebutuhan air bagi sektor pertanian.
Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari strategi jangka panjang menghadapi persoalan kekeringan yang kerap melanda sejumlah wilayah di Bojonegoro.
Fraksi juga meminta Perumda Air Minum untuk meningkatkan kinerja dan memperluas pelayanan agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi secara merata di seluruh wilayah kabupaten.
Terkait bantuan keuangan khusus desa (BKKD), Fraksi PAN BNR mengingatkan pemerintah daerah agar lebih cermat dalam mengamankan anggaran, terutama karena pada 2027 Bojonegoro akan menghadapi pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak.
Fraksi meminta agar pemberian hibah kepada desa-desa yang menyelenggarakan Pilkades dipertimbangkan secara hati-hati dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pertimbangan tersebut, menurut fraksi, penting untuk mengantisipasi persoalan dalam penyaluran hibah pada tahun yang bersamaan dengan pelaksanaan agenda politik.
Fraksi PAN BNR turut mendorong evaluasi alokasi belanja pegawai, khususnya setelah adanya pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sektor kesehatan dan pendidikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah diminta mengkaji kembali kebutuhan anggaran tersebut sesuai pembagian kewenangan dan skema pembiayaan yang berlaku, sehingga ruang fiskal daerah dapat diarahkan untuk membiayai program prioritas lainnya.
Persoalan pemerataan pendidikan juga menjadi perhatian Fraksi PAN BNR, terutama mengenai persyaratan penerima beasiswa yang menggunakan kategori desil 1 sampai 5. Fraksi meminta agar ketentuan tersebut dievaluasi supaya tidak menutup kesempatan bagi warga yang benar-benar membutuhkan bantuan pendidikan, tetapi tidak masuk dalam kategori desil tersebut.
Menurut fraksi, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat perlu dicermati secara menyeluruh agar kebijakan beasiswa tidak menghilangkan hak calon penerima yang secara faktual masih menghadapi kesulitan ekonomi.
Dalam bidang infrastruktur pelayanan kesehatan, Fraksi PAN BNR meminta pemerintah daerah segera mencari solusi bagi puskesmas yang masih menggunakan tanah kas desa sebagai lokasi bangunan. Persoalan status dan kepastian penggunaan lahan tersebut dinilai perlu diselesaikan agar tidak menghambat pengembangan fasilitas kesehatan di masa mendatang.
Sementara itu, untuk mendukung keberlangsungan program Gayatri, Fraksi PAN BNR menyoroti kenaikan harga pakan ayam yang berpotensi meningkatkan beban peternak. Pemerintah daerah diminta mempertimbangkan bantuan kepada desa melalui BUMDes, kelompok ternak, maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), berupa peralatan produksi pakan ternak mandiri.
Melalui langkah tersebut, peternak diharapkan memiliki alternatif untuk menekan biaya produksi dan menjaga keberlanjutan usaha peternakan yang menjadi bagian dari program Gayatri.
Fraksi PAN BNR menegaskan berbagai catatan tersebut merupakan bahan penting dalam pembahasan RAPBD 2027 agar kebijakan anggaran daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
