MMCNEWS.ID | Polemik dugaan ketidakwajaran harga seragam siswa baru di SMP Negeri 6 Jombang belum menemukan titik terang. Setelah sejumlah wali murid menyoroti perbedaan mencolok antara harga jual di sekolah dengan penawaran resmi pihak konveksi, kini pihak sekolah kembali memberikan klarifikasi yang justru memunculkan tanda tanya baru terkait siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dalam penentuan harga seragam tersebut.
Dalam penelusuran awak media sebagian besar SMPN di Jombang pakai satu konveksi yang sama yaitu konveksi milik suyitno dan harganya hampir sama tingginya terlampau jauh di harga pasaran dan konveksi lainnya.
Sejumlah pemerhati pendidikan di Jombang mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang segera turun tangan melakukan audit dan klarifikasi terhadap sistem pengadaan seragam di sekolah-sekolah negeri. Mereka menilai, kasus SMPN 6 ini bisa menjadi contoh bagaimana lemahnya kontrol terhadap mekanisme non-APBD di lingkungan pendidikan.
“Kalau benar pengadaan seragam dikelola oleh asosiasi tunggal, ini perlu dikaji ulang. Harus dipastikan tidak ada praktik monopoli, markup harga, atau kesepakatan tertutup yang merugikan masyarakat,” ujar pemerhati kebijakan publik asal Jombang.
Menurutnya, dunia pendidikan seharusnya menjadi contoh penerapan prinsip transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas. “Sekolah negeri adalah lembaga publik. Uang seragam memang bukan dari APBD, tapi tetap berasal dari masyarakat. Jadi harus terbuka, bisa diaudit, dan dilaporkan secara jelas kepada wali murid,” tegasnya.
“Penegak Hukum yang ada di jombang segera turun, untuk menyelesaikan polemik harga seragam sekolah, biar wali murid mendapatkan harga sesuai harga pasar dan konveksi konveksi lainnya bisa bersaing netral tanpa ada tendensi dari mana pun”, tuturnya
Wakil Kepala Sekolah SMPN 6 Jombang, San, saat dikonfirmasi media menjelaskan bahwa pihak sekolah tidak terlibat sama sekali dalam urusan pengadaan maupun penentuan harga seragam siswa baru. Ia menegaskan, seluruh proses pengadaan, mulai dari konveksi, paguyuban, hingga komite sekolah, semuanya ditangani oleh Asosiasi Seragam Kabupaten Jombang, yang diketuai oleh Suyitno.
“Sekolah sudah gak ikut apa-apa, sudah lepas saja. Semua urusan seragam dipegang oleh Asosiasi Seragam Kabupaten Jombang. Paguyuban dan komite juga di bawah asosiasi itu,” ujar San saat ditemui, Rabu (10/10/2025).
San mengaku pihak sekolah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan harga maupun melakukan markup, sebab seluruh mekanisme sudah diatur dan disepakati oleh asosiasi bersama paguyuban dan wali murid. “Masalah harga itu bukan kewenangan sekolah. Kalau tidak percaya, tanya saja ke seluruh sekolah di Kabupaten Jombang. Kami tidak berani markup harga, karena semua sudah diatur oleh asosiasi. Asosiasi ini punya badan hukum, advokat, dan sudah resmi,” tegasnya.
Ia bahkan menambahkan, jika ada wartawan atau masyarakat yang ingin konfirmasi lebih lanjut, agar langsung menemui Ketua Asosiasi Seragam, Suyitno. “Kalau ada wartawan seperti ini, suruh menghadap saya dulu, nanti saya arahkan ke Pak Suyitno. Karena sekolah tidak tahu apa-apa. Soal harga, sudah ada kesepakatan antara wali murid, paguyuban, dan pihak asosiasi,” imbuh San.
Sayangnya, hingga berita ini ditulis, Ketua Asosiasi Seragam Kabupaten Jombang, Suyitno, belum memberikan tanggapan apa pun. Upaya media untuk menghubungi melalui sambungan seluler tidak mendapatkan respons.
Sikap bungkam ini semakin memperkuat kesan bahwa ada hal yang belum sepenuhnya terbuka dalam pengelolaan pengadaan seragam di sejumlah sekolah negeri. Padahal, berdasarkan informasi yang beredar, asosiasi inilah yang disebut-sebut menangani hampir seluruh proses pembuatan dan distribusi seragam di tingkat SMP negeri di Jombang.
