Pakar demokrasi dan kebijakan publik, Dr. Irwan Pratama, menyebut bahwa transparansi dalam penghitungan suara adalah hak masyarakat. “Larangan mendokumentasikan hasil penghitungan suara bisa menimbulkan kecurigaan publik dan melemahkan kepercayaan terhadap proses pemilu. Polri harus menindak tegas setiap anggota yang tidak netral,” jelasnya.
Masyarakat berharap institusi Polri segera mengambil langkah konkret dengan melakukan investigasi atas kejadian ini. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas harus diberikan kepada oknum yang terbukti bersalah, guna menjaga integritas Pilkada dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Sementara itu, pihak Polri belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini. Wartawan dan pegiat demokrasi terus menyerukan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan pers dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Pilkada demi mewujudkan demokrasi yang bersih dan adil.
Via WA, Kapolsek Tungkal Ulu dikonfirmasi media mengatakan “Benar dak bang kejadian ini, nanti para pihak kita panggil persis kejadiannya. Dan tadi saya juga udah sampaikan menanggapi masalah ini” jawab Kapolsek. (TEAM).
