Bojonegoro|MMCnews.id – Pansus II Komisi B Menggelar Rapat Dalam Rangka Evaluasi Target Pendapatan Asli Daerah. Dipimpin Lasuri S.H, dari Fraksi (PAN), dengan Didampingi dua Anggota dari Fraksi (PKB) Sutikno, S.Pdi dan Sigit Kushariyanto, dengan Pihak Bapenda selaku Dinas Penghasil bertempat di Ruang Sidang Komisi B, Gedung DPRD Bojonegoro Jawa Timur, Rabu (20/06/2024).
Dalam paparanya, M Ibnu Soeyoeti Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro sekaligus Kordinator Pendapatan Asli Daerah menyampaikan, beberapa capaian pendapatan asli daerah di tahun 2023. Ia menyebut, terkait penganggaran dan susunan APBD pihaknya membuat surat ke OPD. Setelah itu, lanjutnya pihaknya menggelar rapat.
“Terkait dengan sistem penganggaran, ketika menyusun APBD lalu membuat surat kepada seluruh OPD penghasil, kemudian kita himpun dan mengadakan rapat dengan OPD penghasil, selanjutnya hasil rapat kita keluarkan nota dinas,” jelasnya.
Ibnu mengungkapkan, dari berbagai OPD seperti Dinas Perhuhungan 52,64% Dinas Pekerjaan Umum Melampaui 128,06%, sedangkan pendapatan sewa alat berat mengalami penurunan. Dinas Kawasan Cipta Karya 300%, sedangkan Dinas Kebudayaan 65,20% dari sisi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 157,01%, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 72,4% sewa tanah. Untuk Dinas Peternakan 13% bersumber dari pemotongan hewan di Banjarsari karena masih adanya sengketa tanah.
Menanggapi hal itu, Lasuri selaku pimpinan rapat menyarankan, Bapenda jangan memberi target ke OPD terlalu tinggi, ia meminta pihaj Bapenda bisa menjelaskan terkait target yang di bebankan kepada OPD penghasil.
“Kalau dari OPD penghasil kok mbresetnya jauh, tapi kalau dari Bapenda ya wajar saja tidak memenuhi targetnya,” tegasnya.
Menurut Lasuri, apa yang di targetkan terlalu ambisius. Ia mencontohkan, Rumah Sakit Kepohbaru yang tergolong baru harus mendapatkan hasil 30miliar. Tapi, fakta yang terjadi hanya mendapat 5miliar.
Masih Ibnu, terkait adanya target yang di berikan kepada seluruh OPD, dirinya hanya menyampaikan beberapa target yang diberikan di setiap OPD. Ia menegaskan bahwa hanya mencatat sesuai kemampuan. Kendati demikian pihaknya kedepan akan terus memperbaiki dan perkuat kordinasi.
Ditempat yang sama, Sigit Kushariyanto menambahkan, ia menyarankan Bapenda sebagai kordinator peenghasil harus realistis dan menyesuaikan kondisi di lapangan.
Sigit mengungkapkan, ketika Komisi B rapat dengan OPD penghasil, pihaknya menemukan bahwa Kepala Bapenda yang menargetkan PAD. Ini menjadi evaluasi, PAD jangan menjadi yang luar biasa dan jangan setiap tahun menarget.
“Sehingga ketika memasang PAD sudah ada kesesuaian, harus realistis,” ungkapnya.
Masih Ibnu, terkait adanya target yang di berikan kepada seluruh OPD, dirinya hanya menyampaikan berapa target yang diberikan di setiap OPD. Ia menegaskan bahwa hanya mencatat sesuai kemampuan. Kendati demikian pihaknya kedepan akan terus memperbaiki.
Selain Sigit, anggota rapat Komisi C Sutikno mengatakan, pada dasarnya Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Komisi B tidak masalah Bapenda menarget tinggi di semua OPD, tetapi jangan dalam realita tidak sesuai berdasarkan kemampuan. Ia berharap Bapenda dan OPD memperkuat sinergi. Biar ada keselarasan target yang di inginkan.
“Kami harapkan khususnya di Bapenda dan OPD penghasil ini saling sinergi, sehingga tahu berapa kekuatan di tiap OPD bisa melakukan capaian PAD pada Pemerintah Daerah, jangan sampai capaiannya tinggi tapi tidak bisa memenuhi,” harap pria asli Desa Megale Kedungadem itu. (Dik/Red).
