Wabup Nurul Azizah menambahkan bahwa program Dinsos, seperti pemasangan stiker Keluarga Pra Sejahtera, telah siap diluncurkan.
Semua program penanganan kemiskinan harus didukung oleh data yang valid agar target penurunan angka kemiskinan tercapai.
Terkait persiapan anggaran 2026, Wabup memaparkan bahwa penurunan Dana Transfer Pusat (TKD) diproyeksikan membuat Pendapatan Daerah turun dari Rp7,8 triliun (2025) menjadi Rp5,8 triliun (2026).
“Maka ini dilakukan penyesuaian. Yang penting dalam penyesuaian untuk 2026, jangan sampai mengotak-atik program prioritas yang sudah ditetapkan, terlebih lagi terkait dengan pengentasan kemiskinan,” tegas Wakil Bupati.
Dengan sinergi dan evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap besar agar target penyerapan anggaran Dinas Sosial tahun 2025 dapat tercapai secara maksimal.
Semoga upaya sinkronisasi data antara DTSEN dan DAMISDA segera tuntas, sehingga intervensi program kemiskinan di Bojonegoro benar-benar tepat sasaran dan mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
Lebih jauh, semoga perencanaan anggaran 2026 yang lebih strategis dan pelaksanaan program di awal tahun dapat menjamin percepatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. (Prokopim)
