Timika, Mmcnews — Di tengah upaya Pemerintah Kabupaten Mimika memperkuat fondasi ekonomi daerah, langkah Bupati Mimika menata Badan Usaha Milik Daerah PT Mimika Abadi Sejahtera (PT MAS) mendapat apresiasi luas. Mantan anggota DPR periode 2014–2024, Laurenzus Kadepa, menilai kebijakan tersebut sebagai keputusan strategis yang mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun BUMD yang sehat, profesional, dan berdaya saing.
Penunjukan pengurus sementara (caretaker) PT MAS dipandang bukan sekadar solusi administratif, melainkan titik awal transformasi tata kelola perusahaan daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan produktif.
“Semua pihak seharusnya berdiri sebagai pengawas yang objektif, bukan membawa kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan berpihak pada kebenaran dan masa depan Mimika. Saat ini yang terpenting adalah arah pembangunan daerah,” ujar Laurenzus saat ditemui di salah satu kafe di Kota Timika, Minggu (25/02/2026).
Menurutnya, keberadaan pengurus sementara merupakan langkah krusial untuk merapikan pondasi perusahaan, terutama pada aspek manajemen dan pengelolaan keuangan. Pembenahan ini dinilai mutlak dilakukan sebelum PT MAS melangkah lebih jauh sebagai motor ekonomi daerah.
Laurenzus menegaskan, sistem yang kuat sejak awal akan menjadi landasan kokoh bagi pengurus definitif di masa mendatang. Dengan tata kelola yang sudah tertata, kepemimpinan berikutnya dapat langsung fokus pada pengembangan usaha dan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam perbedaan pandangan yang berujung pada kegaduhan publik. Laurenzus mengajak semua pihak untuk mempercayai pernyataan resmi Bupati Mimika bahwa kepengurusan sementara bersifat transisional dan akan diakhiri melalui mekanisme seleksi terbuka yang profesional dan transparan.
Meski demikian, Laurenzus berharap ke depan komposisi kepengurusan PT MAS tetap memberi ruang pada representasi tujuh suku di Kabupaten Mimika, khususnya dua suku besar Amungme dan Kamoro. Namun ia menegaskan, hasil seleksi apa pun harus dihormati sebagai bagian dari kebijakan pemerintah daerah.
“Pada akhirnya, setiap kebijakan kepala daerah patut kita dukung bersama. Semua langkah ini diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mimika,” tutup Laurenzus.***
