BOJONEGORO – Dialog Bupati Medayoh edisi Juni 2026 di Situs Perahu Besi Kuno Ngraho diwarnai sesi tanya jawab langsung warga dengan Bupati H. Setyo Wahono. Dua aspirasi utama muncul diantaranya, biaya operasional pompa air mahal dan minimnya alat panen kombi saat musim raya.
Bang Jek, begitu ia memperkenalkan diri selaku pengurus IPA Tirto Sumber Makmur Desa Ngraho, curhat soal pompa air. Dulu pakai solar urusannya sampai ke aparat hukum. Alhamdulillah sekarang ganti listrik.
“Cita-cita kami pompa pakai tenaga surya, Pak. Soalnya biaya listrik sampai 60 juta/bulan. Kalau 4 bulan kan 200 juta lebih. Kalau operasional murah, sisanya bisa buat benih gratis warga Ngraho,” keluh Bang Jek.
Lebih lanjut Bang Jek mengutarakan kegelisahanya saat panen raya. Ia menyebut warga rebutan blower dan kombi. “Harga sewa mahal, antre panjang. Harapan kami kalau kelompok tani punya kombi sendiri, bisa dipakai bareng-bareng,” katanya.
Aspirasi ke dua datang dari Sutono selaku ketua Koperasi Merah Putih dan menjabat ketua RW 01, neminta 3 hal:
1. Rekomendasi pembangunan gedung koperasi di bekas SDN 01 yang tanah negara nggak difungsikan. “Koperasi penentu ekonomi desa, tempatnya harus strategis”
2. Jalan usaha tani/JUT dari Warung Beringin ke utara segera direalisasikan. Fungsinya jalan poros dan jalan pertanian
3. Nasib pengurus koperasi. “Sejak dibentuk nggak ada pembinaan dari Pemkab/Dinkop. Koperasi cuma dipakai legalitasnya saja.
Menanggapi dua warga tersebut, Bupati Bojonegoro menyampaikan terimakasih dan sepakat atas apa yang menjadi keluhan serta keinginan warga.
Kendati demikian, Setyo Wahono mengakui adanya keterbatasan aturan dan regulasi yang harus kita patuhi.
“Saya sepakat listrik itu bocor biaya paling tinggi. Panel surya investasi awal mahal tapi berkelanjutan. Tapi regulasinya, panel surya harus masuk PLN dulu. Ada ‘water word’ (net metering), nilainya hampir sama beli listrik PLN. Solusi paling minimal: manfaatkan listrik masuk sawah yang sudah ada gardunya,” kata Bupati.
Ia minta dinas pertanian cek regulasi PLN. Prinsipnya: kurangi kebocoran biaya
Bupati dukung koperasi Merah Putih diletakkan di lokasi strategis. “Saya sudah ada surat masuk dari Camat untuk SDN 1. Konsepnya sewa ke negara sesuai Perda. Pelan-pelan setelah ada keuntungan harus bayar,” jelasnya.
Untuk JUT, Bupati tekankan semangat gotong royong. Bupati ingin bangun kebersamaan. Pemerintah bangun, perawatan maintenancenya bareng warga. Bupati menceritakan di zaman kecilnya dulu rosokan/kerja gotong royong bareng tonggo/tetangga. “Hal itu kita lakukan untuk menjaga marwah kades dan tokoh desa. Karena harus muncul dari sini,” katanya.
Sementara itu menanggapi permintaan pihak HIPPA, DKPP akui harga kombi mahal, APBD belum bisa beli langsung. Solusinya, ajukan proposal ke Kementerian Pertanian lewat DKPP. “Tapi antri, tahun ini proposal masuk tahun depan baru dapat. Yang dibagi hanya 2 unit,” kata Kadinas Pertanian Zaenal Fanani.
“Kelompok tani 1 desa ajukan surat pinjam. Kombi dipakai sewa ke petani se-desa. Hasil sewanya ditabung buat beli kombi sendiri. Kalau luas sawah 150 hektar, bisa hasilkan 500 juta untuk beli kombi,” jelas Fanani.
Contohnya di Mulyorejo, Balen lanjut Fanani, luas 300 hektar akan dapat pinjaman 1-2 kombi mulai Agustus 2026. Hasil gabah bisa dijual ke BUMD Pangan Mandiri biar nggak anjlok.
“Intinya kurangi biaya, maksimalkan pendapatan, kolaborasi BUMD-BUMDes. Usulan warga kami catat, pelan-pelan kita penuhi lewat Bupati Medhayoh,” pungkas Bupati menyambung jawaban dari usulan warga. (Red/Dik).
