Lebih lanjut, M Rofie menjelaskan, ia menganalogikan Indonesia adalah negara besar yang setara dengan lima negara di eropa. Bahkan secara garis besar peta Indonesia kalau di bisa menutupi luas negara adi kuasa Amerika Serikat. Maka mari kita semua jaga kekayaan dan sumber daya agar bermanfaat untuk masyarakat.
“Dengan turut aktif mengontrol penggunaan anggaran. Karena sesuai amanat undang undang masyarakat harus terlibat dalam mengawasi penggunaan dan keperuntukanya. Apalagi dengan adanya keterbukaan di Bojonegoro. Kalian tinggal klik bojonegoro.go.id ada tuh data APBD kalau lihat. Bahkan kalau mau lihat keuangan secara rinci dijelaskan berapa pajak daerahnya, dan untuk apa,” ujarnya.
“Karena kalau bicara korupsi kita harus tahu dulu data dan mempelajari,” imbuhnya.
Menurut M Rofie korupsi itu kejahatan sempurna, kenapa bisa disebut demikian, M Rofie beralasan karena bisa melibatkan Legislatif, Eksekutif bahkan bisa ke Yudikatif serta penegak hukum dan itulah fakta yang terjadi. Fakta yang kedua bisa melibatkan keluarga. Dalam rencananya bisa berunding di kamar tidur. (Ke halaman 3).
Pihaknya berpesan, bahwa sesuai amanat UU 30 Tahun 2019 pasal 1 mengatakan, pemberantasan korupsi adalah upaya mencegah dan memberantas. Makanya dari atas kita selalu mengingatkan pencegahan korupsi dengan keterlibatan masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran.
“Ada 3 strategi mencegah korupsi, membuat takut korupsi dengan cara menindak tegas, dengan sistem pencegahan dan dengan pendidikan,” pesan M Rofie.
“Dan lebih penting lagi, tidak semua kasus korupsi bisa di tangani oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). KPK secara aturan hanya bisa menangani kasus besar yang melibatkan para oknum pejabat,” tegas M Rofie menambahkan.
Sebelumnya, Direktur Jejaring Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaiha saat sosialisasi antikorupsi. Pihaknya menyampaikan ada banyak alat ukur yang telah dilakukan untuk mengukur potensi korupsi di suatu lembaga maupun daerah. Seperti Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Survei Penilaian Integritas (SPI). Alat ukur ini menjadi bagian penting saat menjalankan program kepemerintahan dalam pelayanan publik agar mendapatkan output tidak korupsi.
Hasil SPI ini adalah survei yang menilai tingkat risiko dalam pemerintah daerah. Hal ini diwujudkan untuk meningkatkan kesadaran yang diukur dalam beberapa dimensi. Yakni mulai dari transparansi integritas dalam menjalankan tugas, pengelolaan anggaran, maupun sosialisasi antikorupsi.
“Penyebab korupsi sering terjadi karena melakukan pembenaran apa yang telah dilakukan. Selain itu karena ada kesempatan dan kapabilitas untuk melakukannya,” tegasnya.
Ia berpesan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu mulai mempelajari konflik kepentingan dalam pemerintahan. Selain itu ada beberapa kunci agar tidak terlibat konflik kepentingan dan korupsi. Yakni melakukan deklarasi saat menduduki jabatan baru bahwa jabatan yang didapat tidak terlibat dalam konflik kepentingan. Cara lain dengan menjadi pimpinan teladan dengan memenuhi kode etik dan tidak terlibat dalam praktik korupsi. Sebab netralitas ASN penting.
Perlu diketahui, Usai acara dilanjutkan deklarasi komunitas cegah korupsi. Tampak di lokasi selain Bus KPK, berbagai stand pameran dengan fitur edukasi, layanan kegawatdaruratan RSUD Sosodoro Djatikoesoemo, layanan pemeriksaan kesehatan gratis RSUD Padangan, layanan kependudukan desa/kelurahan dari Disdukcapil, Layanan Pendampingan dan Konsultasi Perizinan Berusaha (LaDa KoPi) dari DPMPTSP.
Selain itu, juga ada Jelajah Perpustakaan Membangun Budaya Literasi oleh Dispusip Kabupaten Bojonegoro, donor darah dan beberapa stand pameran dari stakeholder lainnya seperti PD. BPR. (Ke halaman 4).
Berikut 12 kota/kabupaten rute Roadshow Bus KPK di antaranya Bangkalan (30 Mei-2 Juni), Bojonegoro (6-9 Juni), Surabaya (13-16 Juni), Brebes (27-30 Juni). Berlanjut ke Wonosobo (4-7 Juli), Semarang (11-14 Juli). Selanjutnya ke Cianjur (25-28 Juli), Bandung Barat (1-4 Agustus). Rute jelajah selanjutnya yaitu Bandung (8-11 Agustus), Lebak (23-25 Agustus), Pandeglang (29 Agustus-1 September), dan rute terakhir yaitu di Serang (5-8 September). (Red/Dik).
