Bojonegoro, – Empat Perwakilan yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Ngampel Mendatangi Kantor Kecamatan Kapas untuk Mengadukan Persoalan di Desa nya. Terkait Tukar Guling Tanah Kas Desa (TKD). dan Pengelolaan Sewa Lahan TKD serta Mandeknya Pembangunan Masjid yang Sudah Beberapa Tahun Terakhir Masih Menjadi Polemik.
Hal itu dilakukan setelah Forum Masyarakat Ngampel ber kirim surat ke berbagai Instansi terkait belum ada respon dan tindakan tefkait aduanya.
Dalam kesempatan tersebut, salah seorang perwakilan menyampaikan bahwasanya Forum Masyarakat Ngampel ingin kemajuan desa nya dan berharap pihak pemerintah desa atau kepala desa bisa memahami itu.
Selain kesejahteraan masyarakat, Parmo selaku Ketua Forum Masyarakat Ngampel meminta transparansi dan keterbukaan publik dalam pengelolaan anggaran.
“Kami butuh transparansi. Apakah warga tidak boleh tahu terkait anggaran di desa,” ujar dia dihadapan Camat. Pada Selasa (28/10/2025).
Pihaknya juga menyoroti TKD Tanah Kas Desa yang berada di perempatan lampu merah. Bahwa disitu patut di duga adanya penyalah gunaan jabatan dan wewenang melampaui batas.
“Kami juga ingin mengetahui pengelolaan tanah kas desa di perempatan lampu merah jln veteran. Kami melihat dan mempunyai bukti bahwa ada yang salah terkait kontrak sewa lahan yang melampaui batas jabatan kades,” ungkapnya.
Lebih jauh Forum Masyarakat Ngampel, secara tegas meminta pihak pemdes dalam hal ini kepala desa untuk membubarkan panitia masjid lama dan membentuk ke panitiaan baru, agar segera dapat solusi jalanya pembangunan masjid ke depan.
Sementara itu, Camat Kapas, Zenny saat menerima Forum Masyarakat Ngampel mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengkomuikasikan persoalan ini dengan pihak pemdes Ngampel.
Kendati demikian, menurut Zenny, yang sudah tercatat akan menjadi pertanyaan saat nantinya bertemu Kades Ngampel.
“Kami akan berbicara dengan kepala Desa Ngampel untuk mencari solusi dari permasalahan aduan ini dan mengharapkan desa Ngampel bisa lebih baik lagi,” ucapnya singkat.
Perlu diketahui, berdirinya forum masyarakat ngampel berawal dari keresahan yang terjadi dan adanya tindakan abai atas keluh kesah masyarakat.
Ada enpat poin yang di sampaikan forum masyarakat ngampel
1. Terkait kelanjutan pembangunan masjid dan kepanitiaanya
2. Tukar guling TKD yang dinilai banyak kerugian dalam penggantian ganti untung.
3. Forum Nasyarakat meminta ukur ulang.
4. Terkait TKD di perempatan lampu merah turut jalan veteran. Karena terindikasi uang sewa tidak sepenuhnya masuk menjadi PAD dan hasilnya ke Kas Desa.
Terpisah menanggapi warganya mengadukan terkait persoalan desanya, kepala desa Ngampel, Purwanto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan tugas sesuai fungsi dan regulasi.
Diakui, bahwa pihaknya belum ada konfirmasi dari Camat Kapas, jika warganya telah melapor atau memberikan aduan terkait dirinya.
Disisi lain saat disinggung terkait sewa TKD yang tidak transparan, Purwanto menyangkal. Dia mengatakan bahwa semua uang kas TKD tertulis jelas dan sudah dilakukan oleh sekertaris desa.
“Jika ingin ketransparanan ya silahkan datang ke kantor bertanya ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar bisa jelas. Kami berterima kasih jika warga kami mau mengontrol setiap pekerjaan pemerintah desa. Dan selama ini saya mengfungsikan tugas saya sebagai kepala desa sesuai aturan yang seharusnya itu saja,” ungkap Purwanto. Rabu (29/10/2025) dilansir dari BB.id.
Kepala desa berharap semua unsur masyarakat Ngampel dapat difungsikan sesuai seharusnya, seperti RT, RW dan BPD.
“Setiap ada rapat BPD ada keluhan masyarakat ini misal, kita selalu respon. Saya tidak anti kritik ada kritikan ya monggo, akan tetapi jangan hanya bisa mengkritik tapi tidak memberikan solusi, jadi untuk saat ini terkait aduan ke Camat saya menunggu,” tandasnya.
Jika terkait panitia desa pihaknya akan membuat panitia baru. Jika, dana pembangunan masjid sudah terkumpul kembali, agar bisa segera ada pembangunan kembali. (Red/Dik).
