Jawa Barat || Mmcnews – 31 Jul 24 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mendorong agar Pj Gubernur Bey Triadi Machmudin melakukan diskusi dengan Presiden Jokowi mengenai pencabutan moratorium calon daerah otonomi baru (CDOB). Selama beberapa tahun terakhir, Provinsi Jawa Barat telah mengajukan sembilan calon daerah otonomi baru ke pemerintah pusat untuk disetujui. Calon tersebut mencakup Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, serta Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara, dan Kabupaten Subang Utara.
1. Harapan Bey Segera Bertemu Jokowi untuk Membahas Pencabutan Moratorium DOB
Selain perannya sebagai Pj Gubernur, Bey Triadi Machmudin juga menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan. Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Muhamad Sidkon Djampi, berharap jabatan Bey dapat digunakan untuk mempercepat pembahasan pencabutan moratorium daerah otonomi baru. “Kami masih menunggu hal ini. Moratorium DOB masih kami soroti dalam pembahasan RPJPD Jabar. Kami juga meminta agar kedekatan Pj Gubernur dengan Presiden Jokowi dimanfaatkan untuk membahas pencabutan moratorium,” ujar Sidkon pada Rabu (31/7/2024).
2. Pemerintah Menargetkan Pencabutan Moratorium pada 2029
Sidkon menjelaskan bahwa ada kemungkinan pencabutan moratorium bisa tertunda dari jadwal yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah berencana untuk mencabut moratorium secara nasional sebelum Pemilu 2029. “Harapannya sebelum 2025 sudah ada kemajuan. Saya mendapat informasi, kemungkinan besar pemekaran di Jabar akan terjadi sebelum Pemilu 2029,” jelasnya.
3. Beberapa CDOB Lain yang Sedang Dibahas DPRD Jabar
Ketua Komisi I DPRD Jabar, Bedi Budiman, menyatakan bahwa selain sembilan CDOB yang ada, terdapat beberapa daerah lain yang juga berpotensi untuk dimekarkan, seperti Kabupaten Bandung Timur dan Kota Lembang. Selain itu, ada usulan untuk CDOB Kabupaten Cirebon Timur yang sudah diajukan ke DPRD Jawa Barat, namun masih menunggu beberapa persyaratan tambahan. “Usulan Cirebon Timur sudah ada, tetapi belum diterima karena harus menunggu kesepakatan dari bupati dan DPRD. Kami akan terus memproses yang sudah ada dan menunggu perkembangan lebih lanjut,” tutup Bedi.
(Red)
