BOJONEGORO – Meski Pemerintah Desa Bayemgede disebut telah menempuh sejumlah tahapan administratif, sampai hari ini belum ada kepastian terkait polemik sekdes Bayemgede.
Sejumlah warga mengaku kecewa karena belum ada kejelasan tindak lanjut atas usulan pemberhentian tersebut.
Sebelumnya, desakan warga terhadap Sekdes Bayemgede, Topan Abdulah, mencuat menyusul sejumlah persoalan yang dipersoalkan masyarakat.
Di antaranya dugaan pemalakan, insiden kericuhan karnaval, pelanggaran disiplin kerja, hingga persoalan domisili yang disebut tidak tinggal di Desa Bayemgede.
Tudingan tersebut merupakan versi warga dan hingga berita ini ditulis belum ada putusan resmi dari Pemkab Bojonegoro yang menyatakan Sekdes terbukti melakukan pelanggaran tersebut.
Salah seorang warga, SPR, mengungkapkan Pemerintah Desa Bayemgede telah menjalankan serangkaian prosedur sebelum mengajukan usulan pemberhentian kepada Bupati Bojonegoro melalui Camat Kepohbaru.
Tahapan tersebut di antaranya pemberian Surat Peringatan (SP) 1 hingga SP 3 serta pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
“Serangkaian proses pemecatan sudah dilakukan oleh pemerintah desa, mulai SP 1 sampai SP 3 yang diajukan melalui Camat kepada Bupati. Bahkan, audit yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro disebut menghasilkan temuan yang memberatkan. Namun, sampai sekarang keputusan pemberhentian belum juga turun,” ungkap SPR, Minggu (15/11/2026).
Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu jalannya roda pemerintahan desa. Terlebih, saat ini sudah memasuki November, ketika pemerintah desa mulai disibukkan dengan berbagai agenda penyelesaian administrasi dan kegiatan akhir tahun anggaran.
Salah satu persoalan yang disoroti warga adalah belum terlaksananya sejumlah agenda pemerintahan desa, termasuk proses lelang Tanah Kas Desa (TKD).
Warga menilai ketidakpastian status jabatan Sekdes turut menghambat kelancaran aktivitas pemerintahan dan pelayanan administratif di tingkat desa.
“Ini sudah bulan November. Seperti halnya lelang Tanah Kas Desa, tentu belum bisa dilakukan karena terhambat proses pemberhentian ini,” ujarnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi awak media mengenai tindak lanjut rekomendasi pemberhentian Sekdes Bayemgede, Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menyampaikan persoalan tersebut masih akan ditelusuri dan dipelajari.
“Segera kita cek, Mas,” ungkapnya singkat melalui aplikasi WhatsApp.
Sebagai informasi, proses pengajuan pemberhentian Sekdes Bayemgede kepada Bupati melalui Camat Kepohbaru sempat mengalami kendala waktu menyusul adanya pergantian pejabat camat.
Kini, warga berharap Pemkab Bojonegoro segera memberikan kejelasan atas usulan tersebut. Selain menyangkut kepastian status jabatan perangkat desa, penyelesaian persoalan ini dinilai penting agar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta agenda administrasi Desa Bayemgede tidak terus berlarut-larut.
Masyarakat juga berharap proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Jika ini tidak segera ditindaklanjuti, warga Desa Bayemgede akan menggeruduk kantor Bupati supaya persoalan ini cepat selesai dan pemerintahan desa bisa berjalan normal,” tegas SPR.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mengonfirmasi Sekdes Bayemgede, Topan Abdulah, dan Camat Kepohbaru terkait usulan pemberhentian tersebut.
