Ket foto; istimewa
PAMEKASAN || MMC MADURA, DPRD Kabupaten Pamekasan menggelar rapat paripurna dengan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Penetapan ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian pembahasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran daerah selama 2025. Sebelumnya, agenda tersebut sempat tertunda karena rapat paripurna belum memenuhi ketentuan kuorum.
Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur menegaskan bahwa proses penetapan ditempuh melalui mekanisme yang berlaku di DPRD. Berbagai pandangan maupun interupsi yang muncul selama rapat paripurna dinilai sebagai bagian dari dinamika dalam menjalankan fungsi lembaga legislatif.
Sementara itu, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman menilai pengesahan Perda tersebut menjadi bentuk penyelesaian atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah sepanjang 2025.
Dengan ditetapkannya Perda itu, laporan pelaksanaan APBD 2025 memiliki landasan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Evaluasi dari Pemprov Jatim secara umum memberikan hasil positif. Salah satu capaian yang jadi perhatian adalah keberhasilan Pamekasan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 12 kali berturut-turut,” Tuturnya(kir).
