Namun demikian, mantan anggota DPR RI itu memastikan bahwa per tanggal 28 Mei 2025 seluruh hutang belanja telah diselesaikan, termasuk pembayaran hutang kepada BPJS Kesehatan terkait iuran program Universal Health Coverage (UHC) yang cukup besar nilainya.
Ia juga memaparkan pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, belanja pegawai mengalami peningkatan signifikan akibat pengangkatan 440 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sementara itu, belanja barang dan jasa cenderung stagnan. Hal ini terjadi karena adanya sejumlah kegiatan yang tidak terlaksana serta belanja yang telah terealisasi secara fisik, namun belum dibayarkan oleh pemerintah daerah.
“Belanja modal mengalami penurunan cukup signifikan. Penurunan ini disebabkan adanya pengalihan dari jenis belanja modal ke belanja barang dan jasa, sebagai bentuk penyesuaian terhadap regulasi terbaru. Di samping itu, terdapat pula belanja modal yang telah terealisasi tetapi pembayarannya belum dilakukan.” tandasnya.
