Bojonegoro – DPRD Bojonegoro Menggelar Rapat Paripurna terkait Nota Penjelasan Bupati dan Pemandangan Umum Fraksi. Bertempat di Gedung Paripurna DPRD Jln Veteran Bojonegoro, Jawa Timur. Rabu (21/10/2026).
Melalui H Sutikno, S. Pd., Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengawali pandangan umumnya, Fraksi PKB mengajak untuk menjadikan momentum pembangunan sebagai penguatan bangsa menuju Indonesia yang lebih maju, dengan meneladani Rasulullah SAW dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Fraksi PKB menyampaikan apresiasi atas penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap Raperda APBD TA 2027, namun juga memberikan sejumlah catatan kritis dan masukan konstruktif.
Terkait struktur pendapatan, Fraksi PKB menyoroti adanya penurunan pendapatan daerah sebesar Rp 1,5 Triliun atau 1,6% dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Penurunan tersebut dipengaruhi berkurangnya pendapatan transfer yang menjadi Rp 3,27 Triliun.
Di sisi lain, Fraksi PKB mengapresiasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan mencapai Rp 1,21 Triliun atau naik 11,90%, dengan tumpuan pada peningkatan pajak daerah sebesar Rp 307,9 Miliar. Hal ini dinilai menunjukkan kemandirian fiskal Kabupaten Bojonegoro yang semakin baik.
“Tingkat kemandirian kita tergolong meningkat, namun perlu penguatan optimalisasi PAD dari sektor-sektor potensial agar tidak hanya bertumpu pada satu sumber,” ujar Sutikno saat membacakan pandangan umum.
Fraksi PKB juga menyoroti sisi belanja daerah. Belajar dari pelaksanaan APBD tahun sebelumnya yang realisasinya baru mencapai 44,4% hingga pertengahan tahun, Fraksi PKB meminta agar perencanaan di awal tahun dimatangkan agar pembangunan tidak menumpuk di akhir tahun.
Fraksi PKB juga mencatat adanya penurunan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar 16,89% menjadi Rp 418,73 Miliar, serta penurunan belanja bantuan keuangan desa sebesar 40,7% menjadi Rp 451,04 Miliar.
“Kami minta agar penurunan ini diantisipasi secara cepat agar tidak mengganggu konektivitas wilayah, sektor pertanian, dan pertumbuhan ekonomi di desa. Jangan sampai pembangunan infrastruktur dasar dan Pondok Pesantren serta layanan pendidikan dan kesehatan warga terganggu,” tegasnya.
Untuk pembiayaan, Fraksi PKB mencatat proyeksi pembiayaan sebesar Rp 594,8 Miliar yang bersumber dari estimasi SiLPA sebesar Rp 794,8 Miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 200 Miliar untuk pembentukan dana cadangan.
Fraksi PKB menekankan bahwa proyeksi SiLPA yang besar harus menjadi catatan, agar tidak terjadi kelemahan perencanaan dan keterlambatan eksekusi program.
Di akhir pandangan umum, Fraksi PKB menyatakan mendukung penuh pengalokasian anggaran untuk pembentukan dana cadangan dengan catatan adanya landasan hukum yang kuat, transparansi, dan kepastian pengembalian hasil.
“Demikian pandangan umum Fraksi PKB ini kami sampaikan. Besar harapan kami masukan ini menjadi bahan pertimbangan mendalam dalam pembahasan APBD 2027 untuk kemaslahatan masyarakat Bojonegoro,” pungkas Sutikno.
Sementara itu sebelumnya, dalam penyampaiannya, Setyo Wahono menegaskan bahwa penyusunan APBD bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan anggaran dengan kebutuhan masyarakat.
“Penyampaian nota penjelasan terhadap Raperda APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027 bukan sekadar formalitas, melainkan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan-kebijakan dengan kebutuhan masyarakat,” kata Setyo Wahono.
Ia berharap APBD 2027 dapat menjadi instrumen untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.
“Melalui proses ini kita berharap dapat menghadirkan APBD yang responsif terhadap tantangan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro,” lanjutnya.
Penurunan Transfer Pusat Jadi Tantangan
Bupati mengungkapkan bahwa penyusunan APBD 2027 menghadapi tantangan, terutama akibat penurunan transfer daerah dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja sekaligus mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Dalam menentukan arah kebijakan anggaran, Pemkab Bojonegoro memprioritaskan sejumlah sektor pembangunan. Di antaranya, pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, penguatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap konektivitas wilayah, pelestarian lingkungan, dan kebudayaan daerah.
Setyo Wahono berharap penyusunan anggaran tersebut dapat mendukung pembangunan yang lebih terarah serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Fraksi DPRD Soroti Pendapatan dan Belanja Modal
Setelah Bupati menyampaikan nota penjelasan, rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Untuk mengefektifkan waktu pelaksanaan rapat, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi disepakati dilakukan dengan menyerahkan dokumen secara langsung kepada Bupati Bojonegoro.
Salah satu materi pandangan yang disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti penurunan pendapatan daerah akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.
Fraksi tersebut juga memberikan perhatian terhadap belanja modal untuk jalan, jaringan, irigasi, serta bantuan keuangan desa.
Bupati berharap rancangan anggaran tersebut dapat segera dibahas bersama DPRD hingga memperoleh persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami, sebagai eksekutif penyelenggara pemerintah di daerah, berharap Raperda APBD ini dapat segera dibahas dan mendapat persetujuan bersama pimpinan dan anggota dewan yang terhormat selaku mitra dari unsur legislatif,” ujarnya.
Pembahasan Raperda APBD 2027 selanjutnya menjadi bagian dari tahapan penyusunan anggaran daerah antara pemerintah kabupaten dan DPRD sebelum ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Red/Dik).
