Lagi dan Lagi Dana Operasional KPPS Diduga Diembat

  • Bagikan
Img 20240222 Wa0022 Copy 500x277

Ket Foto; Ilustrasi sumber dari Google

Sampang – Madura.mmcnews.id – Lagi dan lagi dana operasional Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Diduga diembat oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa Marparan Kecamatan Sreseh Kab sampang.

sebelumnya diberitakan media ini terkait pemotongan dana operasional KPPS di beberapa desa Di Kecamatan Sreseh yang jumlahnya variatif.

Terjadi lagi di Desa Marparan dana operasioanal yang diterima oleh tujuh ketua KPPS di Desa tersebut sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang diberikan secara bersama’an dikediaman Ariifin yang menurut informasi merupakan anggota PPS.

Hal itu diungkapkan salah satu ketua KPPS, MD inisial yang namanya enggan dipublikasi, Dia Menjelaskan, Dana operasional yang ia Terima menurutnya dua juta rupiah yang menurutnya PPS tidak transparan.

” PPS Tidak ada transparansi mengenai dana oprasional itu pak. Saya ketua KPPS dan semuanya rata dikasih 2 juta karna waktu pemberian dana oprasional itu serentak dirumah arifin. Arifin sekertarisnya.” Ungkap MD.

Sementara itu ketua PPS Desa Marparan Romli saat dikonfirmasi melalui pesen Aplikasi Whatsaap menjelaskan, pemotongan dana operasional itu tidak di embat, melainkan diperuntukkan sewa printer yang menurutnya printer yang ia sewa .rusak dan harus mengganti.

” Selebihnya itu untuk dana printer dan buat beli kertas folio, sehingga biar kinerjanya KPPS optimal, jadi yang handle PPS, sampek printer ada yang rusak dan saya ganti. Aturannya sudah ada untuk sewa printer dan pembelian kertas, tidak di embat PPS pak.” Jelas Romli Tegas. Rabu (22/02/24).

Lain hal dengan Subeidi ketua Panwascam Kecamatan Sreseh, dengan tegas mengatakan terkait pemotongan itu pihaknya akan melaporkan ke Panwaslu Kabupaten.

” Saya akan menampung terkait itu dan akan melanjutkan ke atas, itu ranah hukum, ini ranah hukum seharusnya yang menangani Kapolsek atau Kapolres terkait pemotongan dana. Ini ranah hukum dan pidana, Siapkan saja saksi yang bisa meyakinkan.” Kata Subeidi.

Dilanjutkan Subeidi, ia meminta awak media untuk konfirmasi ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang menurutnya ranahnya.

“sebaiknya anda konfirmasi ke PPK, karena PPS dan KPPS turunannya PPK begitu pak. Ok.” Ucap Subeiri mengakhiri.

Terkait hal itu tentunya publik berharap agar Aparat Penegak Hukum sigap dan tanggap menyikapi permasalahan itu.
Hal itu diungkapakan Ahmad salah satu warga Kecamatan sreseh yang menurutnya itu sudah menciderai nilai – nilai demokrasi serta merusak tatanan berbangsa dan bernegara.

” Saya harap APH memanggil PPS desa maraparan. Itu sudah merusak nilai nilai demokrasi dan menurut saya itu ranah pidana telah menggelapkan uang negara.” Pungkas Ahmad mengakhiri.
Sekedar diketahui desa Marparan ada 7 (tujuh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dana Operasional yang seharusnya diterima Rp. 4.454.000 Tiap TPS, dengan Rincian, biaya konsumsi anggota KPPS dianggarkan 954 ribu, biaya pembuatan TPS Rp 2 juta dan sewa printer Rp500 ribu serta biaya operasional 1 juta.

(Man)

 

  • Bagikan