Surat Audiensi Menggantung Sepekan dan Ditolak di Resepsionis, MCS Kecam Ketertutupan Dinkes KB Sampang

  • Bagikan

Ket foto; ketua MCS mamang didampingi sekertaris cepi saat berada diruang kadinkes.

SAMPANG  MMCMadura, Wajah birokrasi pelayanan publik di Kabupaten Sampang kembali disorot tajam. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) Sampang dinilai mengabaikan etika administrasi setelah menolak kehadiran rombongan Media Center Sampang (MCS) secara mendadak pada Kamis (19/11/26) pagi.

Ketua MCS, Fathor Rahman, S.Sos., meluapkan kekecewaannya lantaran agenda audiensi yang telah dikomunikasikan jauh hari justru tidak dipersiapkan sama sekali. Rombongan MCS, awalnya hanya ditemui di ruang resepsionis dan diminta menjadwalkan ulang pertemuan tanpa kejelasan alasan yang memadai.

Namun setelah berdebat panjang, ketua dan sekretaris MCS di panggil secara terbatas dan tertutup oleh sekretaris Dinkes KB Sampang, Titin Hamidah, yang di dampingi Kasubag Umum Amir Firdaus Sudjai. Yang hasilnya sama, tetap di jadwalkan ulang.

“Saya kecewa ke Dinkes KB Sampang. Padahal Rabu kemarin (18/11) sudah menelepon konfirmasi ke Sekretariat Dinkes KB, Titin Hamidah, dan diarahkan ke Kasubag Umum, Amir Firdaus Sudjai,” tegas Fathor.

Saat ditemui di ruang resepsionis, Kasubag Umum Dinkes KB Sampang, Amir Firdaus Sudjai, menyampaikan bahwa agenda audiensi dijadwal ulang atas petunjuk pimpinan.

Sekretaris MCS, Yevi Dridaryanto, menegaskan surat resmi permohonan audiensi sudah dikirim sejak Rabu, 11 November 2026. Artinya, pihak dinas memiliki waktu delapan hari untuk memberikan kepastian atau pemberitahuan pembatalan, namun memilih diam hingga rombongan tiba di kantor.

Sikap menggantung surat resmi masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan (Ormas) bukan sekadar persoalan miskomunikasi internal, melainkan mengarah pada dugaan pelanggaran standar pelayanan publik, yaitu

Abai Kewajiban Hukum: Merujuk UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, instansi pemerintah wajib merespons surat masuk secara terukur sesuai SOP dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Indikasi Penundaan Berlarut: Dalam standar pengawasan Ombudsman RI, mendiamkan surat tanpa kepastian jawaban merupakan bentuk pengabaian kewajiban administratif dan ketidakterbukaan informasi.

Membungkam Kontrol Sosial: Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, lembaga masyarakat adalah mitra sekaligus pengawas jalannya pemerintahan. Sikap tertutup dinas justru memperlebar jarak antara birokrasi dan publik.

Atas kebuntuan ini, MCS berpeluang membawa persoalan tersebut ke jalur pengawasan formal, mulai dari melayangkan somasi administratif, melaporkan lambatnya kinerja dinas kepada Sekda dan Inspektorat Sampang, hingga mengadukan dugaan maladministrasi ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur.

Hingga berita ini diturunkan, pimpinan Dinkes KB Kabupaten Sampang belum memberikan klarifikasi resmi terkait mangkraknya surat audiensi tersebut maupun kepastian jadwal pengganti. (MCS)

  • Bagikan