Oleh: Erlan Nopri, SH., M.Hum*
Pertemuan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di London pada 20 Januari 2026 menandai babak baru dalam relasi bilateral Indonesia–Inggris. Di atas meja diplomasi, isu maritim dan perikanan muncul sebagai salah satu fokus utama. Dukungan Inggris untuk pembangunan 1.500 kapal ikan bagi nelayan Indonesia dipresentasikan sebagai bagian dari penguatan kemitraan strategis kedua negara.
Secara simbolik, kerja sama ini mencerminkan ambisi Indonesia untuk kembali menegaskan identitasnya sebagai negara maritim. Dengan wilayah laut mencapai 6,4 juta kilometer persegi dan garis pantai sepanjang hampir 100 ribu kilometer, sektor kelautan memang bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan bagian dari fondasi kedaulatan nasional.
Namun, seperti banyak inisiatif kerja sama internasional lainnya, pertanyaan mendasarnya bukan hanya soal apa yang dibangun, melainkan bagaimana dan untuk siapa arah pembangunan itu ditujukan.
Sebelum bertemu dengan PM Inggris, pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), sebuah upaya modernisasi desa nelayan melalui pembangunan infrastruktur terintegrasi: dermaga, cold storage, pabrik es, hingga pusat logistik. Target nasionalnya adalah 1.000 desa nelayan hingga akhir 2026.
Dalam kerangka ini, dukungan Inggris diharapkan memperkuat agenda tersebut. Penyediaan kapal ikan, pembangunan infrastruktur, dan kemungkinan alih teknologi diposisikan sebagai instrumen untuk meningkatkan produktivitas perikanan sekaligus kesejahteraan nelayan.
Namun, di balik narasi kemitraan strategis dan modernisasi, terdapat dinamika yang patut dicermati lebih jernih. Kerja sama dengan negara adidaya selalu membawa dua sisi: peluang peningkatan kapasitas, sekaligus risiko ketergantungan struktural.
Pemerintah menargetkan bahwa 1.500 kapal baru akan melipatgandakan hasil tangkapan ikan nasional dibandingkan tahun 2025. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan tren positif, dengan produksi perikanan nasional mencapai sekitar 18,6 juta ton, termasuk kontribusi budidaya sebesar 5,02 juta ton hingga triwulan III 2025.
