“BKK Desa adalah amanah rakyat dan bentuk komitmen Pemkab untuk pemerataan pembangunan. Sinergitas antara DPRD dan pemerintah desa sangat diperlukan untuk memastikan pelaksanaannya tepat sasaran dan akuntabel. Kami mengajak seluruh warga untuk bersama-sama mengawasi setiap proyek BKK yang berjalan di desa masing-masing. Transparansi adalah kunci agar dana ini benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Isu yang paling banyak disoroti oleh warga adalah kondisi infrastruktur di tiga desa: Ngulanan, Sumodikaran, dan Sumberagung sendiri. Warga mengeluhkan buruknya kondisi drainase dan jalan lingkungan yang menjadi penyebab utama banjir setiap musim hujan.
Aspirasi yang disampaikan menunjukkan bahwa drainase yang ada saat ini dianggap kurang baik dan tidak mampu menampung debit air yang tinggi. Akibatnya, beberapa ruas jalan sering terendam, mengganggu aktivitas warga dan merusak kondisi jalan.
“Ini adalah aspirasi yang mendesak dan harus segera kami tindak lanjuti. Masalah drainase dan banjir ini menjadi prioritas, terutama di Desa Ngulanan, Sumodikaran, dan Sumberagung. Kami akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum, agar perbaikan drainase dan jalan lingkungan bisa masuk dalam perencanaan pembangunan berikutnya untuk mencegah kerugian lebih lanjut akibat banjir,” tutup Erix Maulana.
Kegiatan reses ini ditutup dengan sesi tanya jawab dan komitmen dari Anggota DPRD Erix Maulana untuk membawa aspirasi dan masukan warga Sumberagung serta desa-desa sekitarnya ke rapat kerja DPRD Kabupaten Bojonegoro
