Bojonegoro -, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat komitmen dalam menurunkan angka kemiskinan melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Semester II Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Diseminasi Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029, Rabu 24/12/2025 bertempat di ruang Synergi Room Pemkab Bojonegoro.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala perangkat daerah, camat dari lima wilayah lokus kemiskinan, serta perwakilan akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/NGO, dan stakeholder terkait. Rapat menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi seluruh pihak dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara terencana dan berkelanjutan.
Kepala Bappeda Bojonegoro Ahmad Gunawan F. menyampaikan bahwasanya rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 dan Nomor 8 Tahun 2025 serta Keputusan Bupati Bojonegoro tentang pembentukan TKPKD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025–2029.
Selain evaluasi pelaksanaan program tahun berjalan, kegiatan ini juga menjadi sarana penyebarluasan dokumen RPKD agar dapat dipahami secara utuh dan dijadikan pedoman bersama dalam perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
Berdasarkan data yang dipaparkan, angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro pada awal tahun 2025 berada di angka 11,69 persen dan berhasil ditekan menjadi 11,49 persen. Pemerintah daerah menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 10,55 persen pada tahun 2026 dan mencapai 7,98 persen pada akhir periode RPJMD, paparnya.
Sementara dalam arahannya, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan bahwa penurunan kemiskinan merupakan prioritas utama pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya validitas data sebagai dasar kebijakan dan program agar seluruh bantuan dan intervensi tepat sasaran.
“Keberhasilan penurunan kemiskinan sangat ditentukan oleh data yang valid dan terintegrasi.
“Program yang dijalankan harus transparan dan dapat dikontrol bersama oleh masyarakat,” ujarnya.
