Proyek Jalan Rp263 Juta di Kabuh Minim Pengawasan? Kepala Dinas PUPR Jombang Bungkam

  • Bagikan
Foto: papan nama proyek rekonstruksi ruas jalan Karangpakis-Genenganjasem, Kecamatan Kabuh, Kabupaten jombang (dok/mmc)

MMCNEWS.ID | Sikap tertutup ditunjukkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang saat dikonfirmasi terkait pelaksanaan proyek rekonstruksi ruas Jalan Karangpakis–Genenganjasem, Kecamatan Kabuh, yang menelan anggaran Rp263 juta.

Alih-alih memberikan penjelasan atas temuan di lapangan, Kepala Dinas PUPR Jombang Bustomi, S.T.,M.T justru tidak memberikan respons.

Sikap bungkam dari Kepala Dinas PUPR ini menjadi sorotan tersendiri. Sebab, proyek yang dibiayai menggunakan APBD Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2026 itu sebelumnya telah memunculkan sejumlah tanda tanya terkait tahapan pengerjaan, khususnya penyiapan tanah dasar.

Berdasarkan pantauan media mmcnews.id di lokasi, kondisi permukaan dasar jalan terlihat belum rata. Material tanah, kerikil hingga bongkahan batu masih berserakan di sepanjang area pekerjaan. Ironisnya, saat pemantauan dilakukan, tidak terlihat alat berat di lokasi yang mendukung proses perataan maupun pemadatan tanah dasar.

 

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kesiapan tahapan konstruksi. Mengingat, penyiapan dan pemadatan tanah dasar merupakan bagian penting dalam pekerjaan rekonstruksi jalan yang berpengaruh langsung terhadap daya dukung serta ketahanan konstruksi.

Upaya konfirmasi yang dilakukan mmcnews.id melalui pesan singkat WhatsApp, Senin (16/11/2026) guna meminta konfirmasi mengenai pengerjaan di lapangan, mekanisme pengawasan, serta kesesuaian tahapan pekerjaan dengan spesifikasi teknis tidak mendapatkan jawaban.

Diketahui, pekerjaan rekonstruksi ini dilaksanakan oleh CV Usaba Jasa Konstruksi dengan konsultan pengawas CV Karya Gemilang. Proyek tersebut memiliki nomor kontrak 600.2.10.2/SPK/84-III/415.18/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, dengan nilai kontrak sebesar Rp263.726.896,12 dan masa pelaksanaan 45 hari kalender.

Hingga berita ini ditulis, pihak Dinas PUPR Kabupaten Jombang belum memberikan tanggapan atas pertanyaan yang telah disampaikan.

Padahal, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik. Terlebih, proyek infrastruktur yang dibiayai uang rakyat semestinya tidak hanya diawasi dari sisi administrasi, tetapi juga dipastikan kualitas pengerjaannya di lapangan.

Publik patut mempertanyakan komitmen transparansi Dinas PUPR Jombang. Sebab, ketika ditemukan indikasi persoalan di lapangan, jawaban dari instansi penanggung jawab justru tidak memberikan jawaban.

Jangan sampai uang negara telah digelontorkan, tetapi kualitas infrastruktur yang dihasilkan justru mengecewakan. Terlebih, bungkamnya instansi yang memiliki kewenangan pengawasan tidak boleh menjadi alasan bagi publik untuk berhenti mempertanyakan kualitas pembangunan.

Reporter: Adi

 

  • Bagikan