MMCNEWS.ID | Baru saja dimulai, proyek rekonstruksi ruas jalan Karangpakis–Genenganjasem, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang didugah bermasalah. Metode pengerjaan di lapangan ditemukan tidak sesuai spesifikasi, memicu keraguan serius terhadap kualitas ketahanan jalan ke depannya.
Hal itu dikarenakan tahapan penyiapan tanah dasar atau subgrade diduga dikerjakan tidak maksimal. Ironisnya, di tengah pekerjaan yang menelan anggaran ratusan juta rupiah tersebut, kondisi badan jalan justru terlihat bergelombang, dipenuhi material liar, dan tidak tampak satu pun alat berat di lokasi.
Temuan di lapangan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai penerapan metode kerja dan kepatuhan kontraktor terhadap spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Berdasarkan pantauan mmcnews.id di lokasi Rabu (11/11/2026), permukaan tanah dasar jalan belum menunjukkan kondisi yang rata. Material berupa tanah lepas, kerikil, hingga bongkahan batu berukuran besar masih berserakan di sepanjang area pengerjaan.
Sebab, penyiapan tanah dasar merupakan tahapan dasar dalam konstruksi jalan, terutama pada pekerjaan perkerasan beton atau rigid pavement. Jika proses perataan dan pemadatan tidak dilakukan sesuai standar, kualitas struktur jalan di atasnya patut dipertanyakan.
Lebih para lagi, tidak terlihat keberadaan alat berat maupun alat pemadat di sekitar lokasi saat pemantauan dilakukan. Padahal, pekerjaan penyiapan badan jalan membutuhkan metode dan peralatan yang sesuai untuk memastikan tingkat kepadatan tanah memenuhi persyaratan teknis.
Lantas, bagaimana kontraktor memastikan tanah dasar telah mencapai tingkat kepadatan yang disyaratkan apabila kondisi lapangan masih bergelombang dan material masih berserakan.
Seorang narasumber yang memahami pekerjaan konstruksi menilai kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius. Ia menduga tahapan pekerjaan di lokasi belum sepenuhnya memenuhi spesifikasi teknis.
“Pada prinsipnya, badan jalan harus dipadatkan sampai betul-betul memenuhi spek. Alat pemadat yang digunakan juga sudah ada aturan mainnya, berapa berat minimalnya supaya hasil kepadatannya tercapai. Nah, kalau melihat ketebalan dan pondasi beton pada pekerjaan rigid di titik tersebut, kami menduga realisasinya belum sesuai dengan spesifikasi,” ujarnya, Jum’at (13/11/2026) kepada mmcnews.id.
Dengan nilai kontrak sebesar itu, publik tentu berhak mendapatkan hasil pekerjaan yang berkualitas, bukan konstruksi yang sejak tahapan awalnya sudah memunculkan tanda tanya.
Dinas PUPR Kabupaten Jombang dituntut tidak hanya mengandalkan laporan progres dari kontraktor. Pemeriksaan langsung terhadap kondisi lapangan, metode pelaksanaan, ketebalan lapisan, hingga hasil pengujian kepadatan perlu dilakukan secara transparan.
Jangan sampai proyek bernilai ratusan juta rupiah ini hanya mengejar penyelesaian fisik, tetapi meninggalkan persoalan kualitas yang kelak dirasakan masyarakat melalui kerusakan jalan dalam waktu singkat.
Reporter: Adi
