Menurut Subandi, penetapan perubahan APBD ini tidak menemui kendala. Bahkan, jauh sebelum laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2024 ditolak, pemkab sudah mengajukan usulan perubahan. “Tinggal menunggu instruksi gubernur seperti apa,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menjelaskan, perubahan anggaran ini sudah melalui kesepakatan bersama antara legislatif dan eksekutif. Selanjutnya, wewenang berada di pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi. “Dilihat nanti hasil evaluasinya,” terang Nasih.
Ia menambahkan, secara regulasi penetapan tersebut diperbolehkan. Terlebih, sudah ada konsultasi yang dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Prinsipnya tetap berjalan karena ini untuk kepentingan yang lebih besar,” tandasnya. (Sis)
