Sah! APBD Jombang 2027 Rp2,63 Triliun Siap Danai Delapan Program Prioritas Bupati

  • Bagikan

MMCNEWS.ID | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dengan total belanja mencapai Rp2,635 triliun.

Anggaran tersebut diarahkan untuk memenuhi belanja wajib pemerintahan sekaligus membiayai delapan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Jombang.

Bupati Jombang Warsubi menyampaikan, total belanja daerah dalam APBD 2027 ditetapkan sebesar Rp2.635.099.053.655,71. Anggaran tersebut terbagi dalam empat kelompok belanja, yakni belanja operasi sebesar Rp2.063.921.863.655, belanja modal Rp150.211.983.514,49, belanja tidak terduga Rp10 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp410.965.206.486.

Sementara itu, target pendapatan daerah dipatok sebesar Rp2.536.738.439.744,55. Jumlah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp764.832.951.644 dan pendapatan transfer sebesar Rp1.771.905.488.100.
Adapun pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp98.360.613.911,22.

“Untuk pendapatan daerah tahun anggaran 2027 ditargetkan sebesar Rp2.536.738.439.744,55,” ujar Warsubi.

Warsubi menegaskan, penyusunan APBD 2027 tidak sekadar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan belanja rutin pemerintahan. Anggaran tersebut juga harus menjadi instrumen untuk merealisasikan agenda pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menurutnya, pemenuhan belanja wajib atau mandatory spending tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun, di sisi lain, alokasi anggaran juga harus mampu menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

“Dari anggaran tersebut tentunya untuk mencukupi mandatory spending, juga untuk mendukung visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD dan masuk dalam program prioritas Bupati dan Wakil Bupati,” jelasnya.

Untuk merealisasikan arah pembangunan tersebut, Pemkab Jombang telah menetapkan delapan program prioritas yang mencakup berbagai sektor, mulai dari pembangunan desa dan perkotaan yang inklusif hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Delapan program prioritas itu selanjutnya dijabarkan ke dalam 48 subkegiatan. Masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menerjemahkannya menjadi kegiatan konkret sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Warsubi berharap, penetapan APBD bersama DPRD tersebut segera ditindaklanjuti dengan persiapan pelaksanaan program oleh seluruh perangkat daerah.

Mulai dari kesiapan perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan harus dilakukan secara matang agar penggunaan anggaran berjalan optimal dan tepat sasaran.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran maupun tingkat serapan belanja. Lebih penting dari itu, setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu menghasilkan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan ditetapkannya APBD 2027, tantangan berikutnya berada pada kemampuan setiap OPD menerjemahkan alokasi anggaran menjadi program yang efektif, terukur, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Jombang.

“Melalui APBD 2027 ini, kami berharap seluruh program prioritas dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Jombang,” pungkasnya.

Reporter: Adi

  • Bagikan