Bogor | MMCNews.id, – Pemerintah Kabupaten Bogor mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.1/285‑BPKAD perihal Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2026. Surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Aat Rochmat Jatnika, itu menjadi bukti nyata betapa beratnya tekanan keuangan daerah di wilayah tersebut.
Dalam surat yang beredar, Sekda secara tegas memerintahkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menahan sejumlah pos belanja. Mulai dari honorarium, makan minum, perjalanan dinas, pemeliharaan gedung dan kendaraan, sampai pengadaan barang dan jasa yang tidak bersifat mendesak harus ditunda atau dibatasi. Hanya belanja wajib seperti gaji ASN, listrik‑air, bantuan sosial, serta dana yang sudah terikat peraturan perundang‑undangan yang tetap boleh dibayarkan.
“Dengan mempertimbangkan bahwa kondisi keuangan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang sangat terbatas, mengakibatkan pada penurunan kemampuan fiskal daerah,” tertulis dalam surat edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
Yang makin mengkhawatirkan, informasi yang dihimpun awak media menyebut bahwa beban keuangan Kabupaten Bogor bukan hanya masalah tahun ini. Informasi uang di himpun media ini masih ada sisa kekurangan pembayaran dari tahun 2025 berkisar Rp50 sampai Rp60 Miliar yang belum terselesaikan. Belum jelas secara rinci tagihan apa saja yang menumpuk, namun angka puluhan miliar itu menambah beban fiskal yang sudah tertekan di tengah realisasi pendapatan daerah tahun 2026 yang juga belum optimal per akhir Oktober kemarin.
Keputusan menunda belanja dinilai seolah pertanda bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor kesulitan arus kas. Masyarakat mulai bertanya‑tanya, apakah pelayanan publik ke warga bakal terdampak? Apakah proyek‑proyek pembangunan yang sudah dijanjikan juga ikut terhenti?
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Bogor secara terbuka mempublikasikan rincian kekurangan pembayaran tahun 2025, detail penggunaan anggaran, serta langkah jangka panjang menyelesaikan krisis keuangan daerah. Jangan sampai pemangkasan anggaran justru membebani layanan ke masyarakat.
Sampai berita ini tayang, awak media masih menunggu konfirmasi resmi dari Sekretariat Daerah / BPKAD Kabupaten Bogor terkait kebenaran kekurangan pembayaran Rp50‑60 Miliar tahun 2025, rincian tagihan, serta dampak penghematan APBD terhadap pelayanan masyarakat Kabupaten Bogor.
