MMCNews – Lahat-Sumsel : 17 Januari 2026.
Ketua Lembaga Pemantau Situasi (LAPSI) Kabupaten Lahat, Khoiri, kembali mengambil langkah tegas terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan atas pengelolaan aset kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Lahat. Atas nama lembaga yang dipimpinnya, Khoiri secara resmi melaporkan dugaan ketidakjelasan aset kendaraan dinas senilai hampir Rp2 miliar tersebut dan dalam waktu dekat akan mengelar AKSI damai ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan.
Pelaporan ini merupakan tindak lanjut langsung dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun Anggaran 2024/2025 yang mencatat adanya kendaraan dinas senilai Rp1.982.995.075,00 yang tidak dapat dihadirkan saat pemeriksaan fisik, serta dicatat tanpa informasi memadai sehingga kewajarannya tidak dapat diyakini.
Khoiri, pada media ini mengatakan bahwa langkah melapor ke Kejati Sumsel adalah bentuk tanggung jawab moral dan kontrol publik agar pengelolaan aset negara tidak dibiarkan tanpa kejelasan.
> “Ini bukan persoalan administrasi biasa. Aset negara hampir dua miliar rupiah tidak jelas keberadaannya dan tidak mampu dijelaskan secara transparan. Karena itu, sebagai Ketua LAPSI, saya memandang perlu membawa persoalan ini ke Kejati Sumsel agar ditelusuri secara hukum,” tegas Khoiri.
Khoiri juga menjelaskan, sebelum menempuh jalur hukum di tingkat provinsi, pihaknya telah melakukan upaya konfirmasi resmi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lahat. Namun hingga batas waktu yang dinilai wajar, tidak ada tanggapan maupun klarifikasi yang disampaikan.
