Menurut Khoiri, sikap diam tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar di tengah publik dan memperkuat kekhawatiran bahwa pengelolaan aset daerah belum sepenuhnya dijalankan secara akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Tidak hanya melapor ke aparat penegak hukum, Ketua LAPSI Khoiri juga memastikan pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa dalam waktu dekat sebagai bentuk tekanan moral dan pengawasan publik agar persoalan ini tidak berhenti di meja laporan.
> “Kami tidak ingin kasus ini mengendap. Aksi akan kami lakukan sebagai peringatan bahwa aset daerah adalah milik rakyat dan wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka,” ujar Khoiri.
Selain itu, Khoiri mendesak Bupati dan Wakil Bupati Lahat untuk turun tangan secara langsung melakukan pengawasan menyeluruh terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya di lingkungan BPKAD sebagai leading sector.
Hingga berita ini diterbitkan, BPKAD Kabupaten Lahat belum memberikan keterangan resmi, baik terkait temuan BPK maupun laporan yang telah disampaikan Ketua LAPSI Kabupaten Lahat, Khoiri, ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
Pewarta. MAR
Sumber resmi LAPSI Kabupaten Lahat
