Bojonegoro,- Sungguh ironis, program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang digembar-gemborkan sebagai solusi cepat untuk kepastian hukum, justru menjadi bumerang bagi warga di Desa Sambongrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro.
Di antaranya, ratusan warga peserta PTSL sejak 2019 masih menunggu sertifikatnya — padahal arsipnya sudah tercatat di BPN Bojonegoro.
Kemudian, warga mendapati bahwa ketika mereka mengecek ke kantor BPN, data sertifikat sudah “terbit” dan tercatat, namun pihak desa dan BPN belum menuntaskan penyerahan.
Lalu, warga merasa pihak BPN terasa tertutup dan tidak transparan — banyak yang merasa dilayani setengah-setengah, dilempar antar instansi tanpa kejelasan waktu maupun mekanisme penyerahan.
Tak cukup sampai di situ: Dalam beberapa kasus sebelumnya, sertifikat yang diklaim terbit malah dilaporkan sebagai tidak teregistrasi atau diduga palsu.
Adapun, koordinasi antara BPN Bojonegoro dengan pemerintah desa dianggap rapuh — arsip sudah ada, namun dokumen fisik belum diserahkan, sementara peserta sudah membayar biaya dan menunggu bertahun-tahun.
Dan yang terakhir, warga berharap agar pihak pemerintah daerah dan DPRD turut menuntut pertanggungjawaban BPN Bojonegoro — bukan hanya menjanjikan pengusutan, tapi segera menindak kasus ketidakjelasan dan memastikan hak warga terpenuhi.
Kritik ini ditujukan bukan untuk menjatuhkan, namun untuk menuntut akuntabilitas dan transparansi. Jika BPN Bojonegoro memang menjalankan program PTSL dengan benar, maka seharusnya tidak ada warga yang menunggu sertifikat bertahun-tahun tanpa kejelasan.
Sebelumnya, Mia, selaku pendamping staff BPN Bojonegoro di program PTSL Desa Sambongrejo, menyatakan bahwa seluruh sertifikat PTSL di desa tersebut sudah jadi dan telah diserahkan kepada warga melalui pemerintah desa.
“Dulu memang ada beberapa sertifikat yang salah ketik nama atau alamat, tapi semuanya sudah diperbaiki di kantor BPN. Setelah revisi, sertifikat-sertifikat itu sudah kami serahkan kembali ke warga,” kata Mia.
