Warga Desa Tambelangan Keluhkan Program PTSL

  • Bagikan
Img 20240612 Wa0002 Copy 1600x900

Ket foto; patok tanah yang digunakan saat pengukuran (istimewa)

SAMPANG – Warga desa tambelangan Kec tambelangan Kab. Sampang keluhkan program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sebagai pengganti proyek operasi nasional agrarian (prona) yang dilaksanakan desa tersebut pada tahun 2023.

Warga mengeluh dikarenakan sertifikat tanah yang sudah diterbitkan harus ditebus dengan uang sebesar lima ratus ribu rupiah untuk mendapatkannya.

Hal itu diungkapkan ZN (inisial) saat ditemui dikediamannya, ia mengeluhkan Terkait besaran uang yang diminta pemerintah Desa dalam pengurusan sertifikat tanah masal.

” Kehidupan saya pas – pasan pak. Ada pengurusan sertifikat tanah masal. Saya urus. Sekarang saya tidak menebusnya karena diminta uang lima ratus ribu. Saya tidak punya pak.” Ungkap ZN. Selasa (11/06/24).

Ditambahkannya, ia dengan mertuanya mengurus empat bidang tanah sementara hanya satu yang diserahkan oleh pihak pemdes melalui perangkat desa.

” Saya urus empat sama mertua. Karena saya masih punya uang lima ratus ribu. Keluar satu pak. setiap satu sertifikat harus bayar. Ada uang baru dikeluarkan.” Imbuhnya mengeluh.

Senada apa yang disampaikan JH, dirinya berharap pemerintah Desa lebih mementingkan kepentingan warganya agar terhindar dari jerat hukum yang menurut dia hal itu merupakan pungutan liar (PUNGLI) yang merupakan bentuk kejahatan.

“Benar pak memang diminta, ada uang sertifikat keluar, ini merupakan kejahatan dan termasuk pungli menurut saya. Masalah ini sempat viral pak.” Kata JH yang namanya tidak mau dipublikasi.

Dikesempatan itu JH meminta agar pemerintah Desa menyerahkan Sertifikat kepada warga dengan biaya sewajarnya.

“Saya berharap pemdes tambelangan menyerahkan sertifikat tanah kepada warga dengan meminta biaya sewajarnya. Kalau tidak saya sama warga nanti akan laporkan masalah ini. Lihat aja.” Pungkasnya.

Sementara itu Kepala Desa Tambelangan, Faisol belum merespon saat dikonfirmasi melalui pesan whatssap.

Sekedar diketahui publik, SKB 3 Menteri Tentang Pembiayaan Persiapan Tanah Sistematis, Sebagaimana dinyatakan UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8 (1) yang dibentuk oleh dua atau lebih kementerian untuk mengatur hal yang sama namun sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing kementerian dalam menjalankan urusan dalam pemerintahan.

Dalam hal Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis juga ada surat keputusan bersama yang di putuskan oleh Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Dalam putusan bersama tersebut mengatur maksimal pembiayaan yang boleh di kutip oleh aparatur Desa untuk kepengurusan administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis atau lebih dikenal PTSL. Jadi, Masyarakat tidak perlu takut dengan adanya pungli, maka Surat Keputusan Bersama ini menjadi dasar sebagai patokan maksimal pungutan biaya selama pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis. Untuk wilayah Jawa dan bali harga PTSL Rp. 150.000.

(Man)

  • Bagikan