BOJONEGORO – DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Akhir Fraksi atas Pertanggungjawaban Anggaran Tahun 2025 bertempat di Gedung Paripurna Jl. Veteran Bojonegoro, Jawa Timur. Selasa (07/07/2026).
Rapat dipimpin Sahudi S.E, di dampingi Bambang Sutriyono dihadiri Bupati Bojonegoro beserta jajaran OPD.
Dalam pandangan akhir, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa [PKB] melalui juru bicaranya Siti Fatmawati S.F menyampaikan apresiasi kepada Bupati Bojonegoro.
“Setelah menganalisa dan mencermati, kami Fraksi PKB menyampaikan apresiasi kepada Bapak Bupati atas kinerja dan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam menjalankan pemerintahan,” ujar juru bicara PKB.
PKB menyoroti soal optimalisasi pendapatan daerah dan kemandirian fiskal. Fraksi PKB menegaskan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah/PAD harus dilakukan dengan cara humanis dan tidak membebani masyarakat.
“Optimalisasi PAD harus cerdas, menggali potensi tanpa memberatkan rakyat. Kita harus cari sumber pendapatan baru yang berkelanjutan,” tegasnya.
Fraksi PKB juga menyoroti kualitas belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa BKKD dan penerapan anggaran.
“PKB secara tegas meminta Pemkab untuk menindak dan memberi sanksi bagi desa yang belum menyelesaikan pembangunan dari dana BKKD. Dana itu uang rakyat, harus dipertanggungjawabkan,” katanya.
Selain itu, PKB menekankan kepada Pemkab Bojonegoro untuk memperketat pendampingan kepada desa. Baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.
Secara umum, Fraksi PKB menerima substansi yang dibahas dalam rapat tersebut. PKB juga mendorong Pemkab untuk segera membuat Rancangan Peraturan Daerah sebagai payung hukum pelaksanaan program.
“Dengan adanya Raperda, program-program Pemkab punya dasar hukum yang kuat dan kepastian dalam pelaksanaan,” pungkas juru bicara PKB, Siti Fatmawati S.F.
Rapat Paripurna ditutup dengan penyampaian pandangan akhir dari seluruh fraksi di DPRD Bojonegoro.
