SIDOARJO | MMCNEWS – Komisi D DPRD Sidoarjo memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) serta 11 kepala sekolah untuk membahas polemik kelebihan pagu penerimaan siswa baru pada SPMB tahun ini di sejumlah SD negeri. Dua sekolah yang paling menjadi sorotan adalah SDN Candipari II dan SDN Kesambi.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, menegaskan bahwa persoalan ini sudah menemukan titik solusi. Menurutnya, masalah tersebut murni akibat kesalahan sistem dalam proses penerimaan siswa baru.
“Kalau SDN sampai penuh, artinya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri sudah kembali naik,” ujarnya usai hearing, Kamis (21/8/2025).
Meski demikian, Dhamroni menilai telah terjadi kelalaian dari pihak sekolah yang kurang memahami aturan teknis penerimaan siswa baru. Menurutnya, kepala sekolah seharusnya mampu memprediksi potensi kelebihan siswa sejak awal, dengan menyesuaikan jumlah rombongan belajar (rombel) terhadap animo masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya pendampingan orang tua serta program trauma healing bagi siswa yang dipindahkan, agar tidak merasa dikucilkan.
Sementara itu, Kepala Dispendikbud Sidoarjo, Tirto Adi, menyampaikan bahwa terdapat 11 sekolah yang mengalami kelebihan pagu, dengan total 48 siswa terdampak.
“Dari jumlah tersebut, SDN Candipari II tercatat paling banyak dengan 14 siswa, disusul SDN Kesambi dengan 12 siswa. Sisanya tersebar di beberapa sekolah lainnya,” jelas Tirto.
