Mmcnews – Kalau kita mendengar kata Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sering yang terbayang adalah gedung megah di Senayan, rapat-rapat serius, atau berita soal gaji dan fasilitas besar. Tapi, kalau ditarik ke arti sebenarnya, DPR itu ibarat “jembatan” antara rakyat dan negara. Mereka ada bukan sekadar untuk duduk di kursi empuk, tapi untuk memastikan suara rakyat tidak hilang ditelan birokrasi.
Bayangkan begini:
– Kalau masyarakat di kampung mengeluh soal jalan rusak bertahun-tahun, DPR lah yang harus membawa keluhan itu ke meja pemerintah pusat agar ada anggaran untuk memperbaikinya.
– Kalau harga BBM naik dan nelayan atau petani kesulitan, DPR yang harus menyuarakan dan menegosiasikan solusi agar rakyat tidak semakin terhimpit.
– Kalau ada aturan yang menyulitkan rakyat kecil, DPR bisa menolak atau mengubahnya sebelum menjadi undang-undang.
Jadi, hadirnya DPR seharusnya membuat rakyat merasa punya “wakil” yang siap bersuara di ruang kekuasaan.
DPR Itu Pelayan, Bukan Bos
Banyak orang salah paham, seolah-olah setelah duduk di DPR, mereka otomatis jadi “atasan rakyat”. Padahal justru sebaliknya: rakyatlah yang punya kuasa, DPR itu pelayan.
Kalau diibaratkan rumah makan, rakyat adalah pembeli yang pesan makanan, pemerintah itu dapurnya, dan DPR adalah pelayan yang mengantar pesanan. Kalau makanan yang sampai di meja salah atau tidak sesuai, rakyat berhak menegur pelayan itu.
Sayangnya, yang sering terjadi, “pelayan” ini kadang sibuk menikmati fasilitas restoran, lupa kalau ada banyak pembeli yang kelaparan menunggu pesanan.
