Oleh I Made Suyasa
Fenomena pamer foto bersama pejabat kembali mencuat di berbagai platform media sosial. Dalam banyak kasus, foto-foto itu diambil sekilas – sering kali hanya dalam hitungan detik – di sela acara publik. Namun, unggahannya dikemas sedemikian rupa hingga menimbulkan kesan kedekatan personal dengan pemegang kekuasaan. Persoalan ini bukan sekadar soal gaya hidup digital, tetapi mencerminkan bagaimana citra, simbol, dan persepsi diolah menjadi kapital sosial baru di ruang publik.
Di era ketika visual menjadi bahasa utama komunikasi, foto dengan pejabat berubah menjadi simbol status yang kuat. Ia berperan layaknya “stempel legitimasi sosial”, meskipun hubungan yang melatari foto tersebut sangat dangkal. Di tengah masyarakat yang kian terhubung tetapi juga semakin kompetitif, simbol-simbol visual semacam ini digunakan untuk membangun narasi bahwa seseorang memiliki akses, kedekatan, atau bahkan pengaruh tertentu di lingkar kekuasaan.
Perilaku tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan interaksionisme simbolik dalam ilmu komunikasi. Foto dengan pejabat berfungsi sebagai simbol yang tidak hanya memuat citra fisik, tetapi juga makna kekuasaan, prestise, dan otoritas. Pemilik foto berupaya membentuk pemaknaan tertentu di benak audiens, yakni gambaran tentang dirinya sebagai individu yang terhubung dengan elite politik. Maka, keaslian hubungan menjadi tidak relevan; yang penting adalah persepsi yang terbangun.
Dalam konteks dramaturgi sosial, unggahan seperti itu merupakan bagian dari “panggung depan”. Media sosial menjadi arena pertunjukan, dan foto pejabat diposisikan sebagai properti panggung untuk memperkuat peran yang ingin dimainkan, yakni profesional terpandang, figur berpengaruh, atau individu dengan jaringan strategis. Sementara itu, “panggung belakang” – kenyataan bahwa pejabat tersebut mungkin tidak mengenal pengunggah – dihilangkan dari narasi publik.
Namun, perilaku ini tidak bisa dilepaskan dari motif psikologis yang lebih dalam. Pamer foto dengan pejabat kerap menjadi bentuk pencarian validasi, kebutuhan akan pengakuan, bahkan kompensasi atas rasa tidak aman. Di sisi lain, unggahan itu juga memenuhi kebutuhan gratifikasi: peningkatan status, persepsi kredibilitas, serta keinginan untuk dianggap sebagai bagian dari lingkar elite, meskipun hanya secara simbolik.
Permasalahannya, praktik semacam ini menyimpan konsekuensi terhadap ekosistem komunikasi publik. Pertama, ia berpotensi menciptakan distorsi persepsi terhadap akses kekuasaan. Publik sulit membedakan mana kedekatan yang autentik dan mana ilusi yang dibangun untuk kepentingan pencitraan diri. Kedua, praktik ini dapat memperburuk budaya “pansos politik”, di mana kedekatan visual menggantikan integritas, kompetensi, atau rekam jejak sebagai alat legitimasi.
Ketiga, ia dapat memicu sikap permisif terhadap pencitraan semu. Ketika masyarakat lebih terpukau pada visual daripada substansi, ruang diskusi publik bergerak menjauh dari isu-isu penting menuju simbolisme dangkal. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlemah kualitas komunikasi politik dan memperluas jurang antara persepsi dan realitas.
Diperlukan literasi visual yang lebih kuat agar publik mampu membaca ulang simbol-simbol komunikasi di media sosial secara kritis. Foto dengan pejabat seharusnya dinilai berdasarkan konteks: apakah ia bagian dari kerja profesional, dokumentasi acara publik, atau sekadar strategi pencitraan yang memanfaatkan aura kekuasaan. Kabupaten, kota, atau kementerian hendaknya juga memiliki protokol komunikasi yang lebih tegas untuk meminimalkan penyalahgunaan momen foto sebagai alat manipulasi simbolik.
Selain itu, masyarakat perlu kembali mengedepankan nilai substansi dalam menilai kredibilitas seseorang. Kedekatan visual dengan pejabat tidak dapat menggantikan integritas, kompetensi, dan rekam jejak. Media sosial memungkinkan siapa saja membangun citra, tetapi daya tahan citra tetap bergantung pada kualitas faktual yang mendasarinya.
Pada akhirnya, ruang digital menuntut kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap praktik penciptaan ilusi sosial. Pamer foto dengan pejabat bukan hanya persoalan gaya hidup, tetapi bagian dari dinamika komunikasi kekuasaan yang membentuk persepsi publik. Ketajaman membaca simbol akan menentukan apakah masyarakat dapat menolak jebakan pencitraan semu atau justru tenggelam dalam budaya flexing yang mengaburkan realitas. *
