Bogor | MMCNews.id, – Dugaan kejanggalan yang menggemparkan muncul di proyek rehabilitasi KM/WC di SDN Kedung Waringin 01, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor. Berdasarkan lembar perencanaan teknis yang diperoleh Tempo, nama Yanto Pradipta, ST muncul dua kali dengan peran yang saling bertentangan – sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan sebagai Direktur PT Prakarasa Adhicipta Konsultan, perusahaan yang menyusun dokumen proyek tersebut, 10 Desember 2025.
Pada bagian “Pejabat Pembuat Komitmen”, nama Yanto Pradipta, ST tercantum lengkap dengan NIP ASN-nya, yang menandakan statusnya sebagai pejabat pemerintah. Namun, di bagian data perusahaan konsultan, nama yang sama sekali kembali muncul sebagai pimpinan perusahaan yang menangani perencanaan teknis proyek. Kesamaan identitas ini memicu dugaan kuat adanya benturan kepentingan yang melanggar aturan pengadaan.
Seperti diketahui, seorang PPK dilarang keras terlibat atau memiliki afiliasi apapun dengan penyedia jasa yang terlibat dalam pengadaan yang ia tangani. PPK sendiri memiliki wewenang besar: menentukan pemenang penyedia, memverifikasi dokumen, hingga menandatangani kontrak – wewenang yang bisa disalahgunakan jika sekaligus memiliki kepemilikan atau jabatan di perusahaan yang menang.
