Boven Digoel, Mmcnews – Tentu semua orang mengetahui, aktivitas penjualan minuman keras (miras) terus saja berlangsung di wilayah kabupaten Boven Digoel. Padahal wilayah tersebut masih menggunakan Peraturan Daerah (Perda) pelarangan miras. Bahkan dengan secara gamblang agen distribusi miras mengatakan dirinya memiliki izin. Padahal diketahui Perda yang ada masih tentang pelarangan aktivitas miras.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boven Digoel, Athanasius Koknak, mengeluarkan pernyataan yang menekankan pentingnya untuk menghentikan sementara aktivitas penjualan minuman keras (miras) di wilayah tersebut. Koknak menyatakan bahwa langkah ini perlu diambil hingga Peraturan Daerah (Perda) terkait pengawasan dan pengendalian miras disahkan oleh pemerintah daerah.
Menurut Koknak, langkah ini penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta mencegah dampak buruk dari konsumsi miras yang berlebihan. Dia menekankan bahwa pengaturan yang lebih ketat terhadap penjualan miras akan menjadi langkah proaktif dalam melindungi warga dari potensi masalah sosial dan kesehatan yang dapat timbul.
Koknak juga menambahkan bahwa DPRD Boven Digoel akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mempercepat proses pembahasan dan pengesahan Perda tentang pengawasan dan pengendalian miras. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas, diharapkan dapat mengurangi peredaran miras ilegal dan menghindari dampak negatifnya bagi masyarakat.
Hal yang sama disampaikan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Boven Digoel, Drs. Jeffry Hanny Isaak Nirahua. Bahwa dirinya juga berharap aktivitas penjualan miras tidak boleh berlangsung. Karena jika terus berlangsung tanpa adanya pengendalian hal tersebut akan merugikan banyak pihak.
“Tunggulah sampai Perda pengawasan dan pengendalian miras kita tersahkan, baru di sana silakan para agen distributor mencari dan meminta izin melalui surat rekomendasi yang diberikan oleh Bupati,” tuturnya.
Perlu diketahui surat rekomendasi adalah sebuah dokumen tertulis yang dibuat oleh seseorang atau sebuah lembaga untuk memberikan persetujuan, dukungan, atau rekomendasi terhadap seseorang atau suatu kegiatan. Surat ini umumnya digunakan dalam berbagai konteks, seperti pencarian pekerjaan, pendaftaran sekolah, aplikasi beasiswa, atau pengajuan proyek ataupun izin.
Sedangkan surat izin adalah dokumen tertulis yang memberikan kepastian atau wewenang kepada seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan sesuatu atau mengakses suatu area, fasilitas, atau kegiatan tertentu. Surat izin umumnya dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah, institusi pendidikan, atau organisasi tertentu. Yang artinya sudah tentu berbeda di antara surat rekomendasi dan surat izin. (Linthon)
