“Kondisi keuangan ini justru harus menjadititik transformasi. Di tengah pengurangan transfer pusat, daerah harus bisa berinovasi dan memaksimalkan potensi yang dimiliki,” ujar Prof. Pratikno.
Ia menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi anggaran, serta mendorong Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menggali potensi kerja sama eksternal yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menambah pendapatan daerah.
“Yang bisa bertahan sekarang adalah daerah yang mampu menggaet kolaborasi eksternal, baik dengan pihak swasta, akademisi, maupun lembaga lain. Bojonegoropunyabanyak potensi untuk tu,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Menko PMK meminta Pemkab Bojonegoro untuk menginventarisasi tiga hal utama, yakni: (1) Potensi daerah yang bisa dikembangkan untuk kerja sama dengan pihak eksternal, (2) Kendala yang membutuhkan mediasi atau dukungan pemerintah pusat, dan (3) Program dan kegiatan daerah yang berpeluang untuk disinergikan dengan program- program di bawah koordinasi Kementerian PMK.
Diskusi ditutup dengan optimisme bersama untuk memperkuat kolaborasi pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. (Pro/Dik)
