Adapun tuntunan dari Lembaga Pemantau Penyelengara Dan Kekayaan Negara (LP2KN) dalam orasinya:.
1. Meminta kepada bapak Bupati Kab Tanjung Jabung Timur untuk mengevaluasi kinerja Kadis Kesehatan Kab Tanjung Jabung Timur yang kurang profesional dalam menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi, serta lemahnya dalam pengawasan, sehingga pembangunan ini adanya dugaan kejanggalan dalam pelaksanaannya.
2. Meminta kepada Kejaksaan Tinggi Jambi untuk segera memanggil dan melakukan LITE dan DIK terhadap pihak pihak yang terlibat dalam proyek Pembangunan gedung Kesehatan Relokasi Pembangunan Puskesmas Simbur Naik TA 2024 sumber dana APBD dengan nilai kontrak Rp: 4.731.056.000 milyar.
Aksi di Kejaksaan Tinggi Jambi ini meminta kejelasan terkait laporan yang dimasukkan beberapa Minggu yang lalu, ada dugaan Proyek Gedung Kesehatan Relokasi Pembangunan Puskesmas Simbur Naik TA 2024 yang berada di Kab Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, Bermasalah.
Mervin SH mengatakan, kasus yang dilaporkan dari LP2KN yang lalu sudah dalam proses tindak lanjut oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jambi, tunggu saja nanti dikabarin apa bila ada temuan terkait laporan Proyek Pembangun Gedung Kesehatan Relokasi Pembangunan Puskesmas Simbur Naik TA 2024 akan disampaikan. (ZOEL/RIZ).
