Proyek PJU Sreseh Rp2,93 Miliar Dinilai Amburadul Sejak Awal, Dugaan Cacat Administrasi hingga Aroma KKN Disorot

  • Bagikan

Ket foto; pondasi cor yang terlihat tidak padat, besi kelihatan

SAMPANG || MMCMadura, Proyek Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Area Sreseh yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sampang menuai sorotan tajam. Paket proyek berpagu Rp3 miliar (HPS Rp2,99 miliar) yang dimenangkan oleh CV Dharma asal Kabupaten Sumenep dengan nilai penawaran Rp2,93 miliar ini dinilai menyimpan sejumlah kejanggalan serius sejak awal pengerjaan.

Ketua Media Center Sampang (MCS), Fathor Rahman, S.Sos., yang akrab disapa Mamang, menyebut pelaksanaan proyek tersebut layak dicurigai dan wajib diawasi ketat. Berdasarkan pantauan di lokasi, proyek bernilai miliaran rupiah itu bahkan belum dilengkapi papan informasi proyek, sebuah pelanggaran mendasar terhadap prinsip transparansi anggaran publik.

Tak hanya soal keterbukaan informasi, kualitas fisik pengerjaan di lapangan juga dinilai jauh dari standar profesional. Ditemukan sejumlah konstruksi pengecoran fondasi yang dikerjakan tidak rapi, serta penggunaan besi sambungan yang diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi ukuran dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

“Melihat kondisi awal pekerjaan yang amburadul seperti ini, proyek PJU Sreseh sangat rawan bermasalah. Mulai dari ketepatan waktu pengerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi material, hingga pekerjaan yang terkesan asal jadi,” tegas Mamang saat ditemui di kantornya, Jl. Raya Pliyang, Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang. Pada Kamis (19/11/26) .

Lebih jauh, Mamang menyoroti empat titik rawan yang berpotensi menjerat proyek ini ke ranah hukum maupun merugikan keuangan negara, yaitu dugaan cacat administrasi dan Pengondisian Lelang, dimana muncul indikasi kuat bahwa perusahaan pemenang tender tidak mengantongi kelengkapan dokumen teknis krusial, seperti Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK). Kondisi ini memunculkan aroma dugaan praktik pinjam bendera, rekayasa pemenang lelang, hingga potensi gratifikasi dan KKN.

Penunjukan CV Dharma yang berdomisili di Jl. Basuki Rahmad, Sumenep, dinilai berisiko membebani efisiensi anggaran akibat tingginya ongkos mobilisasi logistik lintas kabupaten.

Pekerja di lapangan terindikasi amatir dan mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Selain berpotensi melanggar kaidah dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) dan merusak fasilitas umum, hak-hak dasar pekerja juga dikhawatirkan terabaikan.

Minimnya kontrol teknis dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang membuka celah lebar terjadinya penggelembungan anggaran (mark-up), keterlambatan penyelesaian, hingga ancaman proyek mangkrak.

Hal itu senada dengan apa yang dikatakan mohammad Salah satu warga saat ditemui dilokasi, Ia menegaskan kalau pengadukan coran asal – asalan tanpa memperdulikan kualitas yang ia akui melihat sendiri secara langsung.

” Saya lihat langsung pak yang sudah dicor itu, diaduk asa asalan lalu di tuang. Secara kasat mata ya tidak kuat apalagi manual.” Katanya pada media ini singkat.

Atas temuan tersebut, publik bersama Aparat Penegak Hukum (APH) didesak segera turun tangan melakukan audit dan inspeksi mendadak di lapangan. Anggaran Rp2,93 miliar yang seharusnya menjamin penerangan dan keselamatan warga Sreseh jangan sampai justru menjadi bancakan oknum akibat pembiaran sejak tahap awal.

Sekedar diketahui, saat berita disajikan media ini belum berhasil konfirmasi kepada pihak kontraktor (Man/F-R)

  • Bagikan