Bojonegoro – Sebuah video berdurasi lebih dari empat menit kini menjadi sorotan publik dan menyulut perdebatan hangat. Video yang dimotori oleh seorang pria bernama Mubin ini mengangkat narasi yang tak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi mengancam prinsip dasar jurnalisme dan keterbukaan informasi.
Dalam video tersebut, Mubin mengenalkan dirinya dengan penuh percaya diri, namun tanpa menjelaskan kapasitasnya dalam struktur pemerintahan desa. Ia membuat klaim serius bahwa laporan dari media maupun LSM menjadi penyebab utama terhambatnya pembangunan desa. Tuduhan ini tidak hanya menyudutkan peran media, tetapi juga mengaburkan realitas bahwa setiap pengelolaan dana rakyat harus transparan dan dapat diawasi oleh publik.
Yang lebih mengejutkan, Mubin berani menuduh bahwa aparat penegak hukum terlibat dalam praktik transaksional menyimpang. Dengan nada sembrono, ia bahkan menyebutkan ajakan untuk masyarakat turun langsung ke Polres Lamongan pada 25 April—sebuah langkah yang lebih terlihat sebagai provokasi daripada upaya membangun dialog konstruktif.
Narasi ini mencerminkan ketidakpahaman mendasar tentang esensi demokrasi. Media sebagai pilar keempat demokrasi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi kontrol sosial. Pembangunan desa yang menyentuh uang rakyat otomatis menjadi wilayah terbuka untuk kritik dan pengawasan. Tuduhan bahwa laporan media menghambat pembangunan adalah sebuah simplifikasi yang menyesatkan.
