BOJONEGORO – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bojonegoro menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD 2027, Jumat (13/11/2026).
Juru Bicara Fraksi PKB, H. Ahmad Shofiyuddin, S.Pd., menyampaikan bahwa persetujuan tersebut diberikan dengan sejumlah catatan dan rekomendasi yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan anggaran tahun mendatang.
Menurutnya, APBD bukan sekadar dokumen perencanaan keuangan daerah, melainkan instrumen kebijakan strategis untuk menjaga kualitas pelayanan publik, menggerakkan perekonomian, memperkuat pembangunan desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, penyusunan dan pelaksanaan APBD harus dilakukan secara cermat, realistis, terukur, transparan, dan akuntabel, terlebih di tengah penyesuaian kemampuan fiskal daerah.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PKB memberikan perhatian terhadap tiga komponen utama APBD, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Pada sektor pendapatan, Fraksi PKB mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perluasan basis pajak dan retribusi, pemutakhiran data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penyederhanaan pelayanan, serta digitalisasi pembayaran.
Namun, Ahmad Shofiyuddin mengingatkan agar optimalisasi PAD tidak justru menambah beban masyarakat kecil.
Menurut Fraksi PKB, peningkatan pendapatan harus lebih diarahkan pada penertiban objek pajak yang belum terdata, pembenahan administrasi, dan perluasan sumber penerimaan. Bukan dengan menambah pungutan yang memberatkan petani, pedagang pasar, pelaku UMKM, maupun masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi harus didukung validasi data yang akurat, peningkatan kompetensi aparatur, serta perlindungan data wajib pajak. Pemerintah daerah juga diminta menyampaikan laporan capaian PAD secara berkala kepada DPRD.
Pada sektor belanja daerah, Fraksi PKB menegaskan bahwa penyesuaian kemampuan fiskal tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Perhatian khusus diberikan terhadap kesejahteraan pegawai, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta tenaga non-ASN. Pemerataan distribusi aparatur di sektor pendidikan dan kesehatan juga dinilai penting agar pelayanan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat di seluruh wilayah Bojonegoro.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur diminta benar-benar mengacu pada tingkat kebutuhan, urgensi, manfaat ekonomi dan sosial, jumlah penerima manfaat, serta konektivitas antarwilayah.
Fraksi PKB mengingatkan agar penentuan lokasi pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Kecamatan dan desa yang selama ini masih kurang terjangkau pembangunan juga harus mendapatkan perhatian secara proporsional.
Fraksi PKB turut mendorong percepatan realisasi belanja modal sejak awal tahun anggaran. Proses perencanaan teknis dan pengadaan barang maupun jasa diharapkan dapat diselesaikan lebih awal tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan dan ketentuan akuntabilitas.
Selain itu, pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), hibah, dan Pilkades Serentak 2027 juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah diminta memastikan bantuan kepada desa dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran, tidak menimbulkan persoalan hukum, serta dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran.
Pelaksanaan Pilkades Serentak 2027 juga harus berlangsung aman dan demokratis, tanpa mengganggu kesinambungan pembangunan desa.
Fraksi PKB juga meminta agar program prioritas daerah benar-benar memberikan dampak nyata, khususnya pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pengendalian inflasi, serta pengembangan UMKM.
Dukungan terhadap pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan keagamaan turut ditekankan sebagai bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bojonegoro.
Salah satu poin penting dalam pendapat akhir Fraksi PKB adalah rencana pembentukan Dana Abadi Daerah sebesar Rp200 miliar.
Fraksi PKB mengapresiasi komitmen pemerintah daerah untuk menyusun regulasi yang mengatur tujuan pembentukan, kelembagaan pengelola, mekanisme penempatan atau investasi, pengamanan pokok dana, pemanfaatan hasil pengembangan, hingga pertanggungjawabannya.
Meski demikian, Ahmad Shofiyuddin menegaskan bahwa pengelolaan dana abadi harus memiliki dasar hukum dan tata kelola yang jelas, transparan, serta dibahas bersama DPRD.
Fraksi PKB memberikan penekanan agar pokok dana abadi tetap terjaga dan tidak digunakan untuk membiayai belanja rutin pemerintah daerah.
Adapun hasil pengembangan atau investasi dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan jangka panjang masyarakat, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi rakyat.
Pemerintah daerah juga diminta menyampaikan laporan pengelolaan serta hasil investasi dana abadi secara berkala agar pengawasan dan pertanggungjawabannya dapat berjalan dengan baik.
Selain dana abadi, Fraksi PKB turut menyoroti proyeksi penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Kondisi tersebut dinilai harus diikuti dengan perbaikan mendasar dalam perencanaan, ketepatan penganggaran, pengendalian jadwal pengadaan, pengelolaan kas, serta pemantauan realisasi fisik dan keuangan.
Menurut Fraksi PKB, penyerapan anggaran tidak boleh sekadar mengejar angka, tetapi harus tetap mengedepankan prosedur, kualitas pekerjaan, dan manfaat bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari rekomendasi, Fraksi PKB meminta pemerintah daerah menindaklanjuti seluruh catatan fraksi-fraksi DPRD melalui penyempurnaan dokumen, klarifikasi data, penguatan perencanaan, penajaman prioritas belanja, serta peningkatan pengawasan pelaksanaan anggaran.
Pemerintah daerah juga diminta memperkuat peran Inspektorat dan pengawasan internal guna memastikan pelaksanaan APBD berjalan bersih, transparan, akuntabel, serta terbebas dari penyimpangan.
Selain itu, laporan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan harus disampaikan secara berkala kepada DPRD. Ruang partisipasi publik dalam pengelolaan anggaran juga perlu terus dibuka agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan uang daerah.
Menutup penyampaian pendapat akhirnya, Ahmad Shofiyuddin menegaskan bahwa persetujuan Fraksi PKB terhadap Raperda APBD 2027 diberikan dengan harapan seluruh catatan dan rekomendasi tersebut benar-benar menjadi perhatian pemerintah daerah.
Dengan mempertimbangkan jawaban pemerintah daerah, hasil pembahasan Badan Anggaran, serta komitmen untuk menindaklanjuti berbagai masukan DPRD, Fraksi PKB secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Fraksi PKB berharap APBD 2027 tidak hanya menjadi instrumen administratif dan keuangan daerah, tetapi mampu menghadirkan manfaat nyata, menjaga pelayanan dasar, memperkuat pembangunan desa, meningkatkan konektivitas wilayah, serta menggerakkan perekonomian masyarakat.
Seluruh kebijakan anggaran tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Bojonegoro yang Bahagia, Makmur, dan Membanggakan.
