Aksi Masa AMBM, Angkat Isu Pajak dan Gunung Pandan serta Kriminalisasi Jurnalis

  • Bagikan

Bojonegoro, – Ratusan aktivis yang tergabung di Aliansi Masyarakat Bojonegoro Melawan menggeruduk halaman gedung dewan perwakilan rakyat daerah Bojonegoro. pada Jumat (13/11/2026).

Aksi dengan memakai baju hitam itu berjalan dari terminal rajekwesi sekira pukul 13:30 Wib. Kedatangan para peserta aksi di sambut oleh anggota DPRD dan di jaga ketat aparat kepolisian dari Polres Bojonegoro.

Aksi tersebut menyuarakan 5 tuntutan diantaranya :

1.Keadilan ekonomi turunkan harga dan pajak naikkan upah serta perkuat subsidi rakyat
2. Keadilan gender hentikan segala bentuk diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan dan anak serta sediakan pembalut gratis 3. Keadilan agraria dan lingkungan jalankan reforma agraris hentikan PSN dan proyek geothermal perusak lingkungan serta cita aset korporasi perusahaan.

4.Keadilan pendidikan dan demokrasi wujudkan pendidikan gratis ilmiah demokratis dan berpihak pada rakyat.
5. Supremasi sipil dan hentikan militerisme kriminalisasi jurnalis dan brutalitas aparat bebaskan tahanan politik serta usut tuntas pelanggaran HAM

Masa yang tergabung dalam aliansi masyarakat Bojonegoro melawan tersebut diantaranya,Koalisi Perrempuan Indonesia (KPI),  Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Akademisi Universitas Bojonegoro Unigoro, BEM dan Akademisi Universitas Nahdlatul ulama Sunan Giri, liga pemuda sosialis (LPS), Korps perempuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Korpri), Solidaritas Perempuan (SP), SerikatBuruh Konstruksi Indonesia (SBKI), serta Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro.

Dilokasi, Koordinator aksi Nico menegaskan seluruh elemen dari rakyat buruh hingga akademisi tak lagi ingin bersabar terhadap kebijakan yang menyengsarakan rakyat

“Kami di sini di halaman DPRD Bojonegoro ingin menuntut dan memerintahkan pemerintah dengan 5 tuntutan yang kami sebut panca tuntutan rakyat,” tegas Niko.

Dia menjelaskan 5 tuntutan tersebut meliputi keadilan ekonomi dengan menurunkan harga bahan pokok biaya hidup pajak rakyat menaikkan upah serta memperkuat subsidi rakyat.

Kemudian lanjutnya, keadilan gender dengan menghentikan segala bentuk diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Serta sediakan pembalut gratis di ruang publik.

“Kami juga menuntut keadilan agraria dan lingkungan. Pemerintah harus menjalankan reforma agraria menghentikan proyek strategis nasional (PSN) sekaligus geothermal merusak lingkungan dan juga aset korporasi untuk disita,” ujarnya.

Tuntutan lainnya keadilan pendidikan dan demokrasi, untuk mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan berpihak pada rakyat, serta supremasi sipil dan hak asasi manusia HAM dengan hentikan militerisme, kriminalisasi jurnalis, dan brutalisme aparat bebaskan tahanan politik serta usut tuntas pelanggaran HAM.

“Kami ingin menyuarakan itu. Kami ingin rakyat tidak tercekik kebijakan pemerintah yang amburadul suara rakyat patut di dengar,” tandas Niko.

Sekedar diketahui, usai melakukan aksi para peserta membubarkan diri dengan tertib.

  • Bagikan