BOGOR | MMCNews.id, – Polemik proyek Hotel Aston & Harper yang dikelola PT Grand Wahid Pratama (GWP) di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor, makin memanas. Praktisi hukum Berto Tumpal Harianja secara terang‑terangan mengingatkan Pemerintah Kabupaten Bogor agar terhindar dari dugaan permainan perizinan, termasuk kemungkinan adanya suap atau uang sogokan demi meloloskan proyek hotel raksasa yang lokasinya dekat Situ Cibinong, sejumlah sekolah, dan daerah resapan air warga.
Menurut Berto, proyek berskala besar seperti hotel Aston & Harper wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang sah, lengkap, dan teruji kebenarannya. Amdal bukan sekadar kertas formalitas untuk syarat perizinan, melainkan benteng utama melindungi lingkungan, Situ Cibinong, serta keselamatan warga yang tinggal di sekitar lokasi proyek.
“Amdal bukan sekedar syarat administratif untuk menggugurkan kewajiban perizinan, melainkan instrumen hukum pencegahan kerusakan lingkungan dan perlindungan hak‑hak masyarakat terdampak,” tegas Berto Tumpal Harianja, Jumat (13/11/2026).
Empat Poin Krusial yang Dipertanyakan
Ada empat persoalan besar yang dityorot praktisi hukum terkait proyek hotel tersebut:
✅ Daya Dukung Lingkungan & Risiko Banjir
Lokasi proyek sangat dekat Situ Cibinong serta kompleks sekolah: SD Negeri 1 Ciriung, Sekolah Mardi Waluya, dan Omni School. Betonisasi lahan untuk hotel dikhawatirkan menghapus daerah resapan air. Akibatnya limpasan air hujan meningkat, risiko banjir meluas ke pemukiman warga dan lingkungan sekolah.
✅ Partisipasi Masyarakat Diabaikan?
Berdasarkan Undang‑Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, warga yang terdampak proyek HARUS dilibatkan sejak awal penyusunan Amdal. Namun keluhan warga sudah bermunculan: minim sosialisasi, akses jalan warga dan jalur anak sekolah terganggu aktivitas proyek.
✅ Sanksi Hukum Menanti Kalau Terbukti Melanggar
Apabila hasil audit menemukan Amdal tidak sesuai fakta lapangan, Pemkab Bogor punya kewenangan menjatuhkan sanksi: mulai teguran tertulis, pembekuan izin lingkungan, sampai pencabutan izin pembangunan hotel. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada gugatan hukum dari masyarakat sipil.
✅ Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) & Drainase
Cibinong adalah pusat pemerintahan Kabupaten Bogor yang padat lalu lintas, apalagi lokasinya di lingkungan sekolah. Kajian dampak lalu lintas yang lemah bakal menambah kemacetan parah, sementara drainase yang tidak sempurna memperparah banjir lokal.
Peringatan Keras: Jangan Sampai Izin Dijual Beli
Pernyataan paling keras disampaikan Berto kepada jajaran Pemkab Bogor, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, serta instansi pemberi izin. Ia memperingatkan agar tidak ada oknum yang menerima imbalan uang demi meloloskan proyek hotel meskipun syarat‑syarat Amdal, tata ruang, dan keselamatan lingkungan tidak terpenuhi.
“Pemerintah daerah harus bersikap objektif dan berpihak pada keselamatan warga, kelestarian lingkungan serta membuka informasi seluas‑luasnya terkait pembangunan hotel tersebut. Jangan sampai dalam memberikan izin pembangunan hotel tersebut menerima suap atau uang, sehingga melegalkan semua cara atau memberikan izin yang tidak sesuai dengan fakta,” tegas Berto.
Praktisi hukum itu juga mengancam masyarakat sipil akan mengajukan gugatan warga negara (citizen lawsuit) ke pengadilan apabila Pemkab Bogor lambat bertindak dan membiarkan proyek berjalan tanpa audit menyeluruh.
Sampai berita ini tayang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, DPMPTSP, Dinas PUPR, dan PT Grand Wahid Pratama belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan dan permintaan audit Amdal proyek Hotel Aston & Harper Cibinong.
MMCNews.id sudah menyiapkan permintaan konfirmasi resmi ke Pemkab Bogor, DLH Kabupaten Bogor, serta pihak pengembang proyek. Berita akan diperbarui segera setelah ada jawaban dari para pihak.
