BOGOR | MMCNews.id, – Keberadaan pabrik tahu di Jalan Baru Kemang, Desa Tonjong, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, makin menjadi sorotan tajam publik. Pabrik itu diduga berdiri menempati kawasan sempadan sungai sekaligus membuang limbah produksi langsung ke aliran sungai yang menjadi sumber kehidupan warga sekitar. Yang makin menyakitkan, pernyataan keluarga pemilik pabrik menyebut Camat Tajurhalang sudah mengetahui keberadaan usaha tersebut.
Berdasarkan pantauan lapangan awak media MMCNews.id pada Kamis (12‑11), bangunan pabrik tahu itu terlihat tepat berada di sisi bantaran sungai. Posisi bangunan itu jelas masuk zona sempadan sungai yang seharusnya terlarang untuk pembangunan. Belum selesai persoalan bangunan, awak media juga mencatat dugaan saluran limbah hasil produksi pabrik tahu dialirkan langsung menuju sungai.
Saat dikonfirmasi awak media, keluarga pemilik pabrik berani menyatakan usaha mereka sudah berjalan belasan tahun dan mengaku sudah memiliki izin. Bahkan secara terang‑terangan menyebut pihak Kecamatan Tajurhalang termasuk Camat sudah tahu keberadaan pabrik tersebut.
“Saya usaha sudah belasan tahun, Pak. Enggak mungkin saya enggak memiliki izin. Lurah dan camat pun sudah mengetahui. Silakan konfirmasi kepada pihak kecamatan,” ucap keluarga pemilik pabrik tahu kepada awak media.
Pernyataan itu bagai tamparan untuk jajaran Kecamatan Tajurhalang. Kalau benar Camat dan jajaran kecamatan sudah mengetahui keberadaan pabrik itu, mengapa pelanggaran di sempadan sungai serta dugaan pembuangan limbah ke sungai dibiarkan berlangsung belasan tahun? Apakah perizinan yang dimiliki pabrik itu benar‑benar lengkap mulai dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), izin lingkungan, sampai izin pengelolaan air limbah? Ataukah hanya surat keterangan dari tingkat kecamatan yang tidak berhak mengesahkan bangunan di zona sempadan sungai?
Perlu diketahui, berdasarkan Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015, kawasan sempadan sungai adalah zona terlarang untuk bangunan yang melanggar garis batas yang sudah ditetapkan. Sementara itu, dugaan pembuangan limbah pabrik tahu ke sungai adalah kejahatan lingkungan yang diatur Undang‑Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pelaku yang terbukti mencemari air bisa dijerat pidana penjara sampai 10 tahun serta denda miliaran rupiah.
Masyarakat sekitar mulai bertanya, di mana peran pengawasan Camat Tajurhalang selaku kepala pemerintahan di tingkat kecamatan? Apakah selama belasan tahun ini tidak ada petugas yang turun ke lokasi untuk memeriksa pabrik tahu tersebut? Jangan‑jangan ada kelalaian sengaja sehingga pabrik pelanggar itu tetap bebas berproduksi mencemari sungai milik warga.
Masyarakat menuntut Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PUPR, DPMPTSP, Satpol PP Kabupaten Bogor segera turun ke lokasi untuk audit menyeluruh. Mulai dari pengukuran batas sempadan sungai, cek keseluruhan dokumen perizinan pabrik, hingga uji sampel air sungai untuk membuktikan dugaan pencemaran limbah pabrik tahu.
Publik juga menuntut Camat Tajurhalang untuk memberikan jawaban terbuka ke publik. Benarkah Camat sudah mengetahui keberadaan pabrik tahu itu sejak lama? Langkah apa saja yang sudah dilakukan kecamatan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran bangunan dan pencemaran lingkungan tersebut?
“Kami tidak anti usaha warga, tapi jangan sampai usaha pabrik tahu itu merusak sungai dan membahayakan warga. Kalau Camat tahu, seharusnya segera ditindak, bukan dibiarkan bertahun‑tahun,” ucap salah satu warga Desa Tonjong yang minta namanya disembunyikan.
Sampai berita ini tayang, awak media masih berupaya meminta konfirmasi resmi kepada Camat Tajurhalang beserta instansi terkait untuk kejelasan status perizinan pabrik tahu di Jalan Baru Kemang Desa Tonjong. Pintu hak jawab tetap dibuka untuk pemilik pabrik maupun jajaran Kecamatan Tajurhalang.
