Bojonegoro – MenanggapI Penjelasan Pemerintah Bojonegoro Melalui PJ. Bupati Terkait Raperda Dana Abadi Berkelanjutan, DPRD Kabupaten Bojonegoro Menggelar Rapat Paripurna untuk Menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-fraksi. Rapat Dipimpin Ķetua Ketua Hj Mitro’atin di Ruang Rapat Paripurna, Jl. Veteran, Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu (20/11/2024).
Hal itu di sampaikan M. Suparno S.E, yang mewakili Fraksi PKB. Secara umum Fraksi PKB memberikan apresiasi terhadap pembentukan Raperda. Namun, pihaknya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Abadi Pendidikan.
Selain itu, pihaknya mengusulkan agar dilaksanakan uji publik sebelum Raperda ini dibahas lebih lanjut.
“Kami sangat apresiasi pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait Raperda Dana Abadi. Namun kami menekankan pentingnya transparansi dan akuntabiliatas pengelolaan Dana Abadi Pendidikan masih perlu ditingkatkan. Sehingga, kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegasnya.
“Oleh karena itu, kami meminta agar dilakukan uji publik,” tandas M Suparno.
Hal senada di sampaikan oleh Natasha Devianti S.IP, selaku juru bicara dari Fraksi PDIP. Pihaknya memberikan perhatian pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan Dana Abadi. Mereka menekankan agar pengelolaan dana ini dilakukan dengan sistem yang transparan dan akuntabel. Selain itu, Fraksi PDIP juga meminta agar penerima manfaat dana abadi dapat mencakup seluruh masyarakat Bojonegoro dengan prinsip keadilan.
“Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar Dana Abadi Pendidikan ini dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat dan transparan, serta dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Bojonegoro yang memenuhi syarat,” ujar Natasha.
Sedangkan Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicara Sally Atyasasmi, S.Km, M.Km, memberikan dukungan terhadap Raperda Dana Abadi. Kendati demikian, Fraksi Gerindra mengingatkan agar program beasiswa yang berasal dari dana abadi bisa lebih transparan dan merata untuk seluruh masyarakat, tidak hanya terbatas pada Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Fraksi kami berharap agar program beasiswa pendidikan ini tidak hanya ditujukan untuk kalangan pegawai negeri, tetapi juga untuk masyarakat luas yang ingin melanjutkan pendidikan. Transparansi dalam penggunaan Dana Abadi Pendidikan ini sangat penting untuk menciptakan SDM unggul di Kabupaten Bojonegoro,” kata Sally.
